 |
| WAWANCARA: Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalteng Siti Nafsiah - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Siti Nafsiah, mengeskan pihaknya terus mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, percepatan pembahasan Raperda tersebut dilakukan untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang lebih baik di daerah.
“Pembahasan tingkat satu antara pansus dan dinas-dinas sudah selesai, nanti kita tandatangani berita acaranya. Setelah itu ada permintaan fasilitasi ke kementerian yang akan segera diteruskan,” katanya, rabu (24/6/2026) di Palangka Raya.
Dirinya juga menjelaskan, pembahasan di tingkat panitia khusus telah rampung. Tahapan berikutnya adalah proses fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri sebelum Raperda tersebut berlanjut ke tahap selanjutnya.
Menurut dia fasilitasi penting dilakukan agar materi dalam Raperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Selain itu proses tersebut juga diperlukan agar aturan yang disusun dapat diterapkan secara efektif dalam penyelenggaraan penanaman modal dan layanan perizinan di Kalteng.
“Kami juga melakukan studi ke Kalsel karena mereka sudah memiliki aturan tentang penanaman modal dan PTSP. Banyak masukan yang bisa menjadi gambaran untuk penyempurnaan Raperda ini,” ucapnya.
Dirinya mengatakan, DPRD Kalteng memanfaatkan pengalaman daerah lain sebagai referensi dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan investasi di daerah.
Ia menilai, Raperda ini tidak hanya harus kuat secara regulasi, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha yang menginginkan layanan perizinan lebih mudah, cepat, dan transparan.
“Ini juga yang terus kita dorong supaya aturan di Raperda ini tidak hanya bicara soal tata cara pelaksanaan, tetapi juga lebih penting menekankan kemudahan dalam perizinan,” tukasnya.
Sumber: Nett