 |
| APRESIASI: Perwakilan Pemkab Tanah Bumbu menerima bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan dari Pemprov Kalsel - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima Bantuan Keuangan Pendidikan Kesetaraan (BAPINTAR) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai dukungan untuk memperluas akses pendidikan nonformal di daerah.
Bantuan tersebut diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, kepada Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Andrianto Wicaksono.
Penyerahan bantuan berlangsung pada peringatan Hari Otonomi Daerah dan Hari Pendidikan Nasional yang digelar di kawasan Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (4/5/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen memperkuat pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Menurutnya, pendidikan kesetaraan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung visi pembangunan Tanah Bumbu, yakni meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, serta dilandasi iman dan takwa.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus memperkuat pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari visi pembangunan daerah, yakni meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk mewujudkan SDM yang kompeten, berkarakter, serta dilandasi iman dan takwa,” ujar Andi Rudi Latif.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain sektor pendidikan, pemerintah daerah juga didorong untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam menjawab isu strategis seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan peran dalam memperluas lapangan kerja, memperkuat kewirausahaan, serta mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.
Penulis: Jack
