Belum Ada Larangan dari Arab Saudi, Haji 2026 Diprediksi Normal

Ilustrasi – Jemaah haji Indonesia naik pesawat untuk menunaikan ibadah haji – Foto madaninews.id


BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Persiapan keberangkaan haji 2026/1447 H diperkirakan akan berjalan lancar sesuai rencana karena hingga saat ini belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi, seperti larangan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan, Kerajaan Arab Saudi sejauh ini belum memberikan penjelasan resmi mengenai kabar penyelenggaraan haji 2026.

Meski begitu, dia mengingatkan, pemerintah RI melalui Kementerian Haji dan Umrah untuk terus berkomunikasi secara intensif dengan pihak Arab Saudi, demi kejelasan calon jamaah haji dari Indonesia.

"Masyarakat diminta tetap tenang karena belum ada indikasi konflik akan mengganggu wilayah suci Makkah dan Madinah," kata dia, Rabu (11/3/2026).

Selain itu, dia meminta pemerintah memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi segala kemungkinan, sekaligus menjaga agar pelayanan jamaah tetap optimal tanpa mengurangi kuota atau kualitas.

Komisi VIII DPR RI, kata dia, berkomitmen melakukan pengawasan ketat agar ibadah haji tahun 1447 H/2026 M dapat dilaksanakan dengan aman dan nyaman bagi seluruh calon jamaah Indonesia.

"Kami di Komisi VIII terus mengawal persiapan haji 2026 secara menyeluruh, termasuk aspek regulasi, teknis, dan pembiayaan, serta kesiapan secara terencana yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah," kata Abidin.

Anggota Komisi VIII lainnya, Muhamad Abdul Azis Sefudin mendorong pemerintah menempuh jalur diplomasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memastikan kelancaran ibadah haji 2026 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah.

“Saya juga mendorong pemerintah untuk segera melakukan diplomasi luar negeri. Kita tahu bahwa haji ini bukan hanya Indonesia yang melaksanakan ibadah haji, tetapi seluruh umat Islam di dunia,” kata Azis dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mendorong pemerintah segera memaksimalkan jalur diplomasi luar negeri, termasuk melalui forum negara-negara Islam, guna memastikan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan dengan aman dan lancar.

Dia menilai, isu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada pelaksanaan ibadah haji 2026 mendorong pemerintah Indonesia untuk tidak hanya menyiapkan langkah mitigasi di dalam negeri, tetapi juga harus memperkuat diplomasi internasional.

Forum negara-negara Islam, imbuh dia, perlu memainkan peran lebih aktif untuk mendorong terciptanya stabilitas kawasan menjelang pelaksanaan ibadah haji.

Menurut dia, negara-negara anggota OKI yang mayoritas akan mengirimkan jamaah haji memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tetap kondusif selama musim haji berlangsung.

“Saya mendorong adanya upaya mediasi atau dorongan perdamaian melalui jalur OKI,” ujar Azis.

Ia berharap dengan adanya dorongan diplomasi kolektif dari negara-negara Islam, dapat tercipta titik temu yang mendorong perdamaian di kawasan konflik.

“Negara-negara muslim yang akan melaksanakan ibadah haji perlu mendorong adanya titik temu perdamaian. Dengan begitu, semua negara anggota OKI dapat memastikan warganya bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan baik dan lancar,” jelas dia.

Selain upaya diplomasi internasional, Azis juga menegaskan pentingnya pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terburuk apabila eskalasi konflik meningkat menjelang musim haji.

Keselamatan jamaah Indonesia, dia menekankan, tetap harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji 2026.

“Pada prinsipnya, yang paling utama tetap keselamatan jamaah. Diplomasi harus ditempuh, mitigasi harus disiapkan, sehingga warga negara kita yang akan melaksanakan ibadah haji bisa berangkat dan menjalankan ibadah dengan aman,” demikian Azis.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf melaporkan Pemerintah Arab Saudi memastikan jamaah tetap dapat melaksanakan ibadah umrah dengan aman meskipun terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kondisi keamanan di wilayah Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Makkah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif. Para jamaah umrah yang saat ini berada di wilayah tersebut tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tanpa gangguan berarti,” kata Menhaj.

Ia menjelaskan eskalasi konflik di Timur Tengah telah berdampak pada stabilitas keamanan regional dan aktivitas transportasi udara internasional. Sejumlah negara di kawasan tersebut menutup ruang udara, terutama pada jalur yang selama ini menjadi lintasan utama penerbangan internasional menuju kawasan Teluk.

Sumber: Republika

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال