 |
| JALAN BARU: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel membangun jalan baru di kawasan permukiman kumuh seluas 35,85 hektare – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Sepanjang tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel berhasil menuntaskan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 35,85 hektare, melampaui target awal yang telah ditetapkan.
Capaian ini disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman Disperkim Kalsel, Egianti Sariutami, saat ditemui di ruang kerjanya di Banjarbaru, Kamis (8/1/2026).
Egianti menjelaskan, pada awal tahun anggaran 2025 pihaknya menargetkan penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 35,09 hektare. Namun berkat adanya penambahan anggaran pada APBD Perubahan, realisasi penanganan kawasan kumuh dapat melebihi target.
“Pada akhir tahun anggaran 2025, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan penanganan sekitar 35,85 hektare. Penambahan anggaran di perubahan memungkinkan kami memperluas cakupan penanganan dibandingkan target awal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, penanganan kawasan permukiman kumuh selama 2025 tersebar di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, meliputi Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Kabupaten Banjar.
Sementara itu, untuk tahun 2026, Disperkim Kalsel telah menetapkan target penanganan kawasan kumuh seluas 36,67 hektare, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi Kalsel 2025–2029. Namun, kondisi efisiensi anggaran daerah menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
“Karena adanya efisiensi anggaran provinsi, di awal tahun 2026 ini kami belum memungkinkan untuk langsung mencapai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, kami tetap optimis ke depannya, terutama jika ada penambahan anggaran atau pada anggaran perubahan, target tersebut dapat dikejar,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, penanganan kawasan kumuh akan difokuskan pada kelanjutan lokasi-lokasi yang belum sepenuhnya rampung pada 2025. Beberapa di antaranya berada di kawasan Ulu Benteng, Kabupaten Barito Kuala, Desa Gambah Dalam Barat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kelurahan Surgi Mufti di Kota Banjarmasin.
Terkait kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Egianti menyebutkan bahwa pihaknya sejatinya telah merencanakan kerja sama lintas sektor. Namun, rencana tersebut sementara ditunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Untuk sementara kolaborasi dengan kabupaten/kota kami hold. Meski begitu, kami tetap berupaya menjalin sinergi dengan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Saat ini masih kami godok lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk ditangani secara kolaboratif,” pungkasnya.
Sumber: MC Kalsel