 |
KUNJUNGAN KERJA: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Hulu Sungai – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pengamanan hutan guna mengantisipasi ancaman perambahan dan kebakaran di wilayah KPH Hulu Sungai dan Balangan.
Kunjungan kerja tersebut diawali di KPH Hulu Sungai, dengan fokus utama pada evaluasi realisasi program tahun 2025 serta penetapan target kinerja tahun 2026.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, menekankan pentingnya kerapihan administrasi, penguatan tata kelola kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak.
Selain itu, Ia juga menegaskan perlunya mengaktifkan secara berkelanjutan berbagai kegiatan peningkatan kualitas lingkungan, seperti penanaman pohon dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi menerapkan ladang berpindah.
“Saya ingin agar kegiatan edukasi lingkungan dilakukan secara masif, termasuk dengan mempromosikan program bibit gratis yang telah disediakan pemerintah, baik di lingkungan kantor, kawasan permukiman, maupun di kompleks perkantoran,” ujar Fathimatuzzahra, Jumat (9/1/2026).
Selanjutnya, kunjungan kerja dilanjutkan ke KPH Balangan, di mana Kepala Dinas Kehutanan bersama jajaran eselon III dan IV kembali melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta pembahasan target kerja tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan seluruh PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku serta menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing, guna memastikan kinerja organisasi berjalan optimal.
Selain rapat koordinasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pengamanan hutan sebagai bentuk keseriusan bersama dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
“Melalui langkah ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan upaya perlindungan hutan dari ancaman perambahan, kebakaran, dan kerusakan lingkungan dapat semakin diperkuat pada tahun 2026,” tuturnya.
Fathimatuzzahra juga menegaskan bahwa pelaksanaan program tahun 2026 akan lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas, mengingat adanya efisiensi anggaran yang cukup signifikan, sehingga setiap kegiatan harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi perlindungan dan pengelolaan hutan.
Sumber: MC Kalsel