 |
PEMBINA APEL: Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita SSTP MAP yang bertindak sebagai Pembina Apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala – Foto baritokualakab.go.id |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menghadapi tantangan berat pada tahun anggaran 2026 ini akibat penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp250 miliar.
Menyikapi kondisi tersebut, Diskoperindag Batola telah menyiapkan dua langkah strategis untuk tahun 2026, yakni peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan daya saing UMKM dan pengusaha.
“Kita perlu menyadari struktur APBD kita. Jika pada 2025 APBD kita berada di angka 1,9 Triliun, maka di 2026 kita berharap minimal tetap sama. Namun, dengan berkurangnya dana transfer pusat, kita memerlukan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar untuk menutup celah tersebut,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Barito Kuala, Hery Sasmita SSTP MAP yang bertindak sebagai Pembina Apel rutin Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman Kantor Bupati Barito Kuala, Senin (19/1/2026).
Hery memaparkan adanya pergeseran model koperasi di Barito Kuala. Dari 125 koperasi konvensional yang pernah ada, saat ini hanya tersisa 24 koperasi yang masih aktif. Sebagai solusinya, Pemkab Batola kini mengandalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
• Total Koperasi: Terbentuk 201 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (akta selesai 100%).
• Legalitas: Sebanyak 161 koperasi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Target 2026: 16 koperasi desa dan kelurahan akan mulai dibangun fisik dan operasionalnya.
Diskoperindag berkomitmen memberikan pendampingan penuh mulai dari manajemen hingga peningkatan SDM. Fokus usaha tahap awal akan diarahkan pada jalur distribusi strategis, yakni penyaluran LPG 3Kg dan pupuk bersubsidi langsung melalui Koperasi Merah Putih.
Selain sektor koperasi, pemberdayaan UMKM menjadi pilar utama dalam mendongkrak PAD. Hery menyebutkan bahwa dari total sekitar 30.000 UMKM di Batola, baru 1.000 UMKM yang terdata secara optimal.
“Artinya ada 29.000 UMKM yang selama ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Tahun ini, kami akan menghidupkan kembali Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) melalui program prioritas Bupati Barito Kuala yang diberi nama UMKM Beriman,” tambahnya.
Melalui program UMKM Beriman, diharapkan produktivitas dan pendapatan pelaku usaha meningkat. Dengan ekosistem usaha yang lebih sehat, diharapkan kontribusi UMKM terhadap retribusi daerah juga akan naik, sehingga mampu memperkuat struktur PAD Kabupaten Barito Kuala di masa depan.
Sumber: baritokualakab.go.id