 |
| BICARA: Asisten Administrasi Umum Setda Balangan, Hasmiati, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan JDIH - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Balangan terus memperkuat transformasi digital di bidang hukum dengan mendorong pemanfaatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai pusat data regulasi daerah yang mudah diakses publik.
Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan JDIH yang digelar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Balangan di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa (4/11/2025).
Kepala Bagian Hukum Setda Balangan, Muhammad Roji, menjelaskan bahwa JDIH hadir untuk mempermudah aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara cepat dan terpercaya.
"Kami ingin JDIH tidak hanya menjadi sarana dokumentasi, tapi juga menjadi bagian dari budaya kerja ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berbasis regulasi," ujar Roji.
Menurutnya, selama ini JDIH Balangan sudah membantu mempercepat proses administrasi dan penyebaran informasi hukum di lingkungan pemerintah daerah. Dengan optimalisasi yang dilakukan, diharapkan sistem ini mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Balangan, Hasmiati, menekankan pentingnya keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Ia mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih aktif memperbarui data dan produk hukum di portal JDIH.
"Masyarakat kini bisa mengakses peraturan daerah, keputusan bupati, dan berbagai regulasi lainnya dari mana saja. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang transparan dan inklusif," jelas Hasmiati.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan, Tulus Achir Cahyadi, yang memberikan materi tentang strategi pengelolaan dan integrasi JDIH agar lebih efektif dan ramah pengguna.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Balangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat literasi hukum masyarakat serta mendorong budaya keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
Penulis: Sri Mulyani