 |
| Ilustrasi – BPJS Kesehatan – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Sebanyak 8,2 juta orang telah dikeluarkan dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sepanjang periode Mei dan Juni 2025. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa penonaktifan ini dilakukan untuk memastikan subsidi JKN tepat sasaran, dengan fokus pada kelompok desil 6-10, mereka yang tidak pernah mengakses layanan, hingga data yang tidak padan dengan Dukcapil.
Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta pada Selasa (15/7/2025), Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 48,7 triliun untuk membayar iuran PBI dengan kuota 96,8 juta jiwa.
"Alokasinya 96,8 juta jiwa, nilainya hampir Rp 48 triliun, jadi bisa dikatakan ini hampir Rp 50 triliun, cukup besar," katanya.
Menurut Gus Ipul, kelompok yang dikeluarkan adalah yang berada pada desil 6-10. Sebagai informasi, desil adalah pembagian kelompok dalam 10 bagian berdasarkan tingkat pengeluaran atau pendapatan dari skala 1-10. Semakin rendah hasilnya maka dianggap lebih membutuhkan bansos.
Dari kelompok tersebut, 2,3 juta orang tidak pernah mengakses layanan kesehatan. Kemudian kelompok lain yang dikeluarkan adalah yang berada di luar Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jumlah total yang di luar DTSEN adalah 5,09 juta, dengan rincian 1,8 juta tidak padan Dukcapil dan 3,24 NIK berstatus non aktif. (Tidak rekam KTP, NIK Ganda, tidak ada transaksi dalam kurun waktu lama).
Secara total ada sekitar 7,39 jiwa yang dikeluarkan dari daftar PBI. Kemudian pada tahap kedua dikeluarkan lagi sebanyak 864 ribu jiwa (desil 6 sampai 10). Lalu orang yang terdata sudah meninggal dunia, menjadi TNI hingga menjadi anggota DPR juga dikeluarkan.
"Kemudian pada tahap 2 Dikeluarkan lagi data terbaru dari BPS Sebanyak 864 ribu jiwa lebih dari desil 6-10. Yang terakhir adalah mereka yang telah dilaporkan meninggal atau sudah menjadi PNS, TNI-Polri, pegawai BUMN BUMD, Anggota DPR atau DPRD," jelas dia.
Gus Ipul menjelaskan, mereka yang dikeluarkan akan digantikan kepada mereka yang berada di desil 1 atau kategori miskin dan miskin ekstrem. Ia juga menyatakan adanya pihak yang kembali mengaktifkan status kepesertaan mereka agar bisa memperoleh layanan BPJS Kesehatan.
"Jadi bagi yang kita bekukan itu masih bisa melakukan reaktivasi jika memang mereka benar-benar membutuhkan. Syarat-syarat reaktivasi PBI JKN, masuk dalam daftar penonaktifan kepesertaan sebelum periodenya. Kemudian peserta dikategorikan sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin," tuturnya.
"Peserta menderita penyakit kronis katastropik atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Data peserta wajib dimutakhirkan maksimal dalam 2 periode Pemutakhiran DTESN terakhir.
Mekanisme reaktivasi PBI JKN peserta yang nonaktif antara lain mengurus surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Kemudian mengajukan reaktivasi ke Dinas Sosial setempat untuk kemudian diverifikasi.
Jika dinyatakan layak maka yang bersangkutan akan kembali diaktifkan statusnya hari itu juga. Dengan catatan, berkas-berkas yang diperlukan sudah lengkap.
"Dari 8 juta yang telah dikeluarkan, itu 25 ribu lebih melakukan reaktivasi. Dari 25 ribu itu hanya sekitar 0,3% dari 8 juta lebih, itu yang sudah aktif kembali sekarang adalah 18.869," tuturnya.
Sementara itu, 2.359 lainnya juga mengaktifkan tetapi pindah segmen. Maksudnya yang bersangkutan tidak lagi mendaftar sebagai PBI melainkan ikut program mandiri.
Sumber: detik.com