 |
| HADIRI RAKOR: Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdurrahman datang ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk menghadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) Republik Indonesia mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 di Banjarmasin, Kalimantan. Rakor Penyaluran KUR Regional Kalimantan yang bertema “Tepat Sasaran, Tepat Guna, Tepat Waktu” ini diselenggarakan pada Rabu (18/6/2025) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Acara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran KUR sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan dari lima provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Turut hadir lembaga penyalur KUR, pelaku UMKM, serta instansi lintas sektor lainnya.
Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antar-lembaga, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, serta memastikan penyaluran KUR tahun 2025 berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak langsung pada penguatan UMKM di daerah.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya Rakor regional sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi implementasi KUR. Ia menjelaskan bahwa Rakor regional seperti ini baru dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Total plafon KUR pada tahun 2025 sebesar Rp300 triliun. Oleh karena itu, kami perlu memastikan penyalurannya berjalan optimal hingga ke daerah-daerah,” ujar Menteri Maman.
Ia menegaskan bahwa dari total plafon tersebut, pemerintah menargetkan 60% dialokasikan untuk sektor produksi, bukan hanya konsumtif. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar, termasuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan usaha.
"Ukuran keberhasilan KUR bukan sekadar jumlah yang disalurkan, tapi juga kualitasnya tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Artinya, penerima KUR harus sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Menteri Maman mengapresiasi capaian wilayah Kalimantan yang telah menyalurkan 62% KUR ke sektor produksi, melampaui target nasional. Namun, ia juga mencatat bahwa dari total plafon nasional sebesar Rp300 triliun, realisasi penyaluran di Kalimantan masih relatif kecil.
“Dari total penyaluran nasional yang saat ini mencapai Rp116 triliun, Kalimantan baru menyumbang sekitar Rp7,6 triliun,” katanya.
Untuk itu, ia mendorong agar seluruh bank penyalur, dinas provinsi, dan kepala daerah di Kalimantan lebih agresif dan proaktif dalam meningkatkan partisipasi UMKM terhadap program KUR.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KUR oleh pihaknya baru mencapai sekitar Rp180 miliar dari target Rp3 triliun. Ia menyebut masih ada tantangan dalam penyediaan data pelaku usaha.
“Sebagaimana arahan Pak Menteri, kami sedang menyiapkan perbaikan struktur organisasi dan sistem. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan data antara yang ada di lapangan dengan yang diajukan ke bank,” ungkap Fachrudin.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam mendukung pengumpulan data pelaku UMKM agar proses penyaluran berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.
Penandatanganan perjanjian penjaminan juga dilakukan dengan Askrindo dan Jamkrindo dalam Rakor ini, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem penjaminan KUR di masa mendatang.
Penulis: Realita Nugraha