 |
| WAWANCARA: Anggota DPRD Kabupaten Gumas Rayaniatie Djangkan - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rayaniatie Djangkan, menyoroti pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Gumas.
Ia menyatakan bahwa sebagian program yang dicanangkan perlu evaluasi mendalam agar benar-benar memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurut Rayaniatie, program 100 hari kerja sejatinya harus mencakup langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta program bedah rumah.
“Itu program yang terukur. Masyarakat bisa langsung melihat dan merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Namun demikian, Legislator Gumas empat periode ini, mengkritisi beberapa program lain yang dinilai hanya melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan secara nasional, seperti BPJS dan beasiswa untuk anak tidak mampu.
"BPJS itu program nasional yang sudah berjalan bertahun-tahun. Begitu juga beasiswa, itu bukan hal baru. Tapi justru sekarang jumlah bantuannya malah berkurang," tegasnya.
Dirinya juga menjelaskan, sebelumnya beasiswa bagi anak berprestasi diberikan sebesar Rp1 juta per bulan, sementara untuk anak dari keluarga kurang mampu sebesar Rp500 ribu per bulan. Namun kini, jumlah bantuan tersebut hanya Rp3,5 juta per tahun tanpa membedakan kategori.
"Padahal ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak kita. Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah," tambahnya.
Ia berharap Pemkab Gumas dapat mengevaluasi kembali skala prioritas dalam menyusun program kerja, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau hanya melanjutkan tanpa ada peningkatan, maka apa bedanya dengan sebelumnya?” tukasnya.
Penulis: Congki Peradi