 |
| WAWANCARA: Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Subandi - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan keseriusannya dalam mengatasi persoalan banjir yang selalu melanda sejumlah daerah, terutama Kota Samarinda.
Salah satu solusi jangka panjang yang kini digulirkan adalah normalisasi Sungai Mahakam. Sungai utama yang membentang dari Kutai Barat hingga Kutai Kartanegara, dan menjadi nadi kehidupan sekaligus sumber bencana saat musim hujan tiba.
Menanggapi langkah tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Subandi, menyampaikan dukungan penuh. Bahkan bagi legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda ini menilai, normalisasi Sungai Mahakam merupakan kebutuhan mendesak yang tak bisa ditunda lagi.
“Sentimen terkait Mahakam ini luar biasa. Memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Bahkan jika anggarannya mencapai satu triliun rupiah pun, itu belum tentu cukup. Proses pengerukan, pengelolaan sedimen, dan pengurangan kontaminasi lumpur membutuhkan biaya yang sangat tinggi,” ujar Subandi, Senin (19/5/2025).
Menurutnya, sedimentasi yang menumpuk di dasar Sungai Mahakam menjadi penyebab utama banjir yang terus berulang di Samarinda.
Hal ini menyebakan setiap kali hujan deras mengguyur, air sungai meluap dan menggenangi permukiman warga serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Begitu hujan turun sedikit saja, jalanan langsung tergenang. Itu menunjukkan daya tampung sungai sudah sangat rendah. Karena itu, upaya normalisasi ini adalah langkah yang sangat tepat dan harus segera dimulai,” jelasnya.
Meski mendukung penuh, dirinya tak menutup mata bahwa proyek normalisasi akan menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan.
Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov Kaltim menetapkan total anggaran sekitar Rp18,5 triliun untuk membiayai berbagai program, termasuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Namun anggaran tersebut harus dibagi secara proporsional. Salah satu program unggulan lainnya yang juga membutuhkan dana besar adalah “Gratis Pol” program pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga perguruan tinggi, yang menyedot anggaran sekitar Rp2,1 triliun.
“Untuk normalisasi, saya belum tahu angka pastinya karena masih dalam tahap perencanaan. Tapi dana yang tersedia tidak hanya untuk infrastruktur seperti sungai, melainkan juga untuk pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Tentu saja, anggaran harus dibagi berdasarkan prioritas,” tegasnya lagi.
Dirinya tetap optimis bahwa kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan penanganan banjir di Samarinda.
Ia menekankan bahwa normalisasi bukan hanya proyek teknis semata, tapi juga langkah strategis untuk menciptakan kota yang lebih aman dan layak huni.
“Normalisasi Sungai Mahakam bukan hanya sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kenyamanan warga Samarinda,” tuturnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya bergantung pada satu pendekatan. Diperlukan strategi menyeluruh, termasuk pembangunan sistem drainase yang baik, kolam retensi, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
“Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus saling mendukung. Banjir bukan masalah sepele, dan butuh solusi komprehensif,” pungkasnya.
Sumber: Nett