 |
SIMBOLIS: Penyerahan LKPj oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar (kiri) kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK (tengah) - Foto Dok www.dprdkalselprov.com |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Rabu (20/3/2024) di Banjarmasin. Dalam rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian HK.
Terkait dengan realisasi pengelolaan keuangan daerah, Gubernur Kalsel menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp9.877.770.937.780,15 atau tercapai sebesar 108,3 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Target Pendapatan Asli Daerah atau PAD, juga telah melebihi target dari Rp4.517.689.363.673. Dari target tersebut terealisasi Rp4.861.658.829.157,15 atau 107,61 persen,” paparnya.
Kemudian terkait unsur pendapatan transfer yang ditargetkan Rp4.560.322.247.721 berhasil tercapai Rp4.956.932.119.431 atau 108,7 persen. Selanjutnya, unsur lain-lain pendapatan daerah yang sah tercapai 138,07 persen yakni Rp59.179.989.192 dari target Rp42.863.809.000.
“Berikutnya alokasi belanja daerah tahun 2023 yang ditargetkan Rp10.041.109.133.181, telah terealisasi Rp9.234.527.396.522,42 atau 91,97 persen,” tuturnya.
Sebagai penutup, Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa LKPj ini merupakan momentum atau sarana untuk terus mengevaluasi kinerja melalui masukan-masukan konstruktif dari DPRD Provinsi Kalsel untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan kedepan sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Provinsi Supian HK mengatakan, sebagai tindaklanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2023, DPRD Provinsi Kalsel akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) sesuai untuk membahas serta menyusun suatu rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.
"Pansus ini nanti kita bagi perkomisi. Merekalah yang akan membahasnya secara mataron hingga menghasilkan masukan-masukan atau perbaikan untuk LKPj yang lebih baik lagi kedepannya," tambahnya.
Dirinya pun menargetkan pansus ini bisa bekerja maksimal hanya hingga waktu 1 bulan saja.
"Kalau bisa kurang dari pada itu sudah selesai, supaya bisa segera disahkan nantinya," tukasnya.
Penulis/Sumber: Arief Rahman/www.dprdkalselprov.com
