 |
WAWANCARA: Anggota DPRD Kabupaten Seruyan Muhtadin - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyebut, kebijakan infrastruktur yang dicanangkan atau ditetapkan pemerintah perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat.
Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan Muhtadin, perubahan dari satu rezim ke rezim selanjutnya menjadi salah satu faktor penting mengapa infrastruktur tidak memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Yang harus kita pahami adalah setiap rezim memiliki kebijakan infrastrukturnya sendiri. Menurut saya, pada masa (alm) Darwan Ali kita tahu bahwa beliau memiliki kebijakan infrastruktur hilirisasi ekonomi. Kemudian era Sudarsono, beliau fokus pada pemerataan pembangunan, begitu juga dengan Yulhaidir,” katanya, Kamis (21/9/2023).
Karena itulah ia pun berpendapat, meskipun kebijakan infrastruktur dari setiap rezim tersebut memiliki orientasinya masing-masing, tetapi apakah sudah menyesuaikan dengan karakter masyarakat Bumi Gawi Hatantiring.
“Itu yang perlu kita bahas secara seksama agar menemukan win win solution dan tidak terkesan tendensius atau tensi belaka. Membangun daerah itu tidak mudah. Perlu diingat,” pungkasnya.
Penulis/Sumber: Gunadi/Nett
