 |
| RAMAI: Suasana penyampaian aspirasi di depan DPRD Kotabaru terkait persoalan ganti rugi lahan di Desa Tegalrejo - Foto Dok DPRD Kotabaru |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Kotabaru mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan yang diklaim ahli waris pemilik tanah terdampak pembangunan fasilitas wisata Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir.
Persoalan tersebut disebut telah berlangsung sekitar enam tahun, sejak akhir 2020, tanpa kesepakatan mengenai pembayaran kompensasi kepada pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.
Ketua DPRD Kotabaru Suwanti meminta pemerintah daerah dan pemilik lahan membuka komunikasi untuk mencari jalan keluar atas sengketa tersebut.
"Kami mendorong agar pemda dan pemilik lahan segera melakukan komunikasi dan koordinasi. Jadwalkan rapat atau pertemuan terkait penyelesaian pembayaran lahan tersebut," kata Suwanti.
Ia menyatakan DPRD siap melakukan pengawasan dan pemantauan agar persoalan itu mendapat penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Suwanti juga meminta pemerintah daerah melibatkan pihak terkait, termasuk kejaksaan, untuk memberikan pendampingan dalam proses penyelesaian.
"Pemerintah daerah diharapkan melibatkan berbagai pihak termasuk kejaksaan untuk melakukan pendampingan terkait penyelesaian permasalahan ini," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah ahli waris pemilik lahan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kotabaru. Mereka menuntut kompensasi atas tanah yang diklaim terdampak pembangunan lintasan jogging track di kawasan wisata Goa Lowo.
Salah seorang ahli waris, Abdul Aziz, mengaku telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut ke berbagai pihak, tetapi belum memperoleh penyelesaian seperti yang diharapkan.
"Saya mengadu kemana-mana, tapi tidak ada tanggapan. Saya malah dipanggil, ada 30 surat panggilan. Saya takut karena tidak mengerti hukum, saya orang kampung yang tidak sekolah," ungkapnya.
Menurut keterangan ahli waris, upaya meminta penyelesaian telah dilakukan sejak akhir 2020. Namun, mereka menilai tuntutan ganti rugi belum mendapat kepastian.
Mereka juga mengaku menghadapi persoalan hukum berupa laporan dugaan pemalsuan surat dan penutupan akses jalan menuju Goa Lowo. Kondisi tersebut membuat ahli waris merasa tertekan dalam memperjuangkan tuntutan kompensasi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pemerintah daerah maupun pihak pengelola wisata mengenai dasar penguasaan lahan, status kepemilikan, proses pengadaan tanah, serta mekanisme ganti rugi yang dipersoalkan ahli waris.(fit)