 |
| KOORDINASI: Suasana RDP DPRD Kotabaru bersama pemilik kapal nelayan, jajaran eksekutif, dan instansi - Foto Dok DPRD Kotabaru |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Kotabaru menyoroti lambatnya penyelesaian dokumen kapal nelayan. Dari 63 kapal yang sedang mengurus kelengkapan administrasi, baru lima kapal yang dokumennya diterbitkan.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemilik kapal nelayan, jajaran eksekutif, dan instansi terkait, Senin (9/11/2026).
Ketua DPRD Kotabaru Suwanti mengatakan, masih banyak kapal yang menunggu penyelesaian dokumen meskipun proses pengurusannya telah berlangsung cukup lama.
"Dari 63 kapal, baru lima yang sudah keluar. Artinya, masih banyak yang belum selesai," kata Suwanti.
Proses penerbitan dokumen kapal disebut dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Salah satu kendala yang disampaikan dalam pembahasan berkaitan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dari nelayan.
Anggota DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra mengatakan, penegakan aturan tetap harus dilakukan. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat nelayan yang terdampak selama kapal belum dapat beroperasi.
"Hari ini kita tidak hanya bicara tentang surat kapal, kita juga sedang bicara tentang perut masyarakat nelayan dan perputaran ekonomi daerah," ujarnya.
Menurut dia, terhambatnya aktivitas melaut tidak hanya berdampak pada pemilik kapal dan nelayan, tetapi juga keluarga, anak buah kapal (ABK), pedagang ikan, buruh pelabuhan, serta pelaku usaha lain yang bergantung pada kegiatan perikanan.
Ia berharap instansi berwenang memberikan solusi konkret, termasuk membantu nelayan melengkapi persyaratan administrasi yang masih kurang.
"Saya berharap kepada instansi yang berwenang agar memberikan solusi konkret. Bagi dokumen yang belum lengkap, mari kita bantu penyelesaiannya," kata Putra.
Sementara itu, anggota DPRD Kotabaru Abdul Khalik mendorong penyederhanaan proses pengurusan dokumen kapal, terutama bagi nelayan kecil.
Ia mengusulkan agar pengurusan dokumen kapal berukuran 2–5 gross tonnage (GT) dapat dilayani melalui Dinas Perhubungan. Usulan tersebut didasarkan pada karakteristik kapal kecil yang umumnya beroperasi tidak jauh dari daratan.
"Kalau bisa untuk kapal nelayan ukuran 2-5 GT cukup di Dinas Perhubungan saja, karena batas wilayah mereka melaut tidak jauh dari daratan. Saya minta kepada teman-teman Komisi II itu bisa dikondisikan," katanya.
Dalam RDP tersebut, DPRD Kotabaru juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi hambatan administrasi kapal nelayan. Rekomendasi itu meliputi peningkatan komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait dengan nelayan, mendorong nelayan segera melengkapi persyaratan dokumen, serta memberikan toleransi hingga akhir 2026 bagi kapal yang masih dalam proses penerbitan sertifikat.(fit)