 |
RAPAT KERJA: Anggota Komis III DPRD Banjarbaru, Siska Monalisa mendorong pembuatan sumur bor untuk atasi karhutla di Kota Banjarbaru usai rapat kerja bersama BPBD, Dinas PUPR dan Satpol PP Banjarbaru (Bidang Damkar), Senin (2/10/2026). Foto: DPRD Kota Banjarbaru |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Untuk mengatasi persoalan Kebakaran Hutan Lahan (Karhutla) dan kekeringan air bersih di Ibu Kota Kalimantan Selatan yang terjadi pada musim kemarau, DPRD Kota Banjarbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru untuk memperkuat pembangunan infrastruktur sumur bor.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komis III DPRD Banjarbaru, Siska Monalisa usai rapat kerja bersama BPBD, Dinas PUPR dan Satpol PP Banjarbaru (Bidang Damkar), Senin (2/10/2026).
“Permasalahan yang kerap muncul saat musim kemarau panjang, Karhutla maupun kondisi kekeringan air bersih di wilayah terdampak,” ucapnya.
Dikatakannya, DPRD turut menyambut baik langkah Pemkot Banjarbaru dalam penanganan Karhutla dan distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan pada beberapa waktu lalu.
“Kami mengapresiasi langkah Ibu Wali Kota Banjarbaru beserta seluruh jajaran dalam menangani karhutla dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Tentunya upaya ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Siska Monalisa.
Namun, Pemkot Banjarbaru juga perlu menyiapkan solusi permanen sehingga persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Terlebihnya, di wilayah yang kerap terjadi Karhutla dan kondisi kekeringan air bersih.
Ia menyebut sejumlah alternatif, seperti penambahan sumur bor, waduk maupun sumur penampungan dapat digunakan untuk mendukung pemadaman Karhutla dan kekeringan ketika musim kemarau.
Dikatakannya, saat ini keberadaan sumur bor juga belum merata di tiap wilayah Kelurahan di Kota Banjarbaru.
“Tentunya kita akan mendorong agar permasalahan air bersih maupun untuk penanganan Karhutla tidak lagi kesulitan saat musim kemarau. Sumur bor di tiap kecamatan-kelurahan hingga tingkat RT maupun di wilayah rawan terjadi Karhutla,” ungkap Politisi Golkar tersebut.
Penguatan jaringan infrastruktur air bawah tanah ini diproyeksikan sebagai solusi jangka panjang dalam penanggulangan Karhutla dan kekeringan air bersih di Banjarbaru.
Siska Monalisa juga menekankan, pembangunan sarana air bersih perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan warga di setiap wilayah.
Dengan perencanaan yang tepat, fasilitas yang dibangun tidak sekadar menjadi solusi sementara, tetapi juga memberikan manfaat dalam jangka panjang.
“Dengan ketersediaan sumber air yang melimpah dan mudah diakses di lokasi rawan, upaya mitigasi karhutla dan kekeringan ini tidak hanya solusi sementara,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjarbaru, Harun Ar Rasyid.
Ia mengatakan BPBD Banjarbaru juga merekomendasikan pembangunan sumur bor tambahan di kawasan rawan karhutla dan kekeringan, khususnya di Kecamatan Cempaka serta kawasan Landasan Ulin (Utara dan Selatan) hingga Liang Anggang.
Namun, Harun menegaskan bahwa pembangunan sumur bor memerlukan pengkajian lebih lanjut terkait ketersediaan anggaran, kecukupan waktu pelaksanaan, kajian ilmiah Cekungan Air Tanah (CAT), serta legalitas kepemilikan lahan.
BPBD menyarankan agar titik sumur bor nantinya dibangun di atas lahan fasilitas milik pemerintah untuk memudahkan operasional dan akses daya listrik.
"Operasional sumur bor itu membutuhkan daya listrik atau mesin yang biayanya cukup besar, bisa mencapai Rp15 juta per bulan untuk satu titik. Jika ditempatkan di sembarang titik tanpa pasokan listrik yang jelas, sarana itu tidak akan bisa beroperasi," jelasnya.
Harun juga menggarisbawahi bahwa sumur bor yang akan dibangun tidak ditujukan untuk menggantikan sumber air bersih harian masyarakat seperti sumur swadaya atau PDAM.
“Sumur bor ini murni difungsikan sebagai mitigasi darurat saat terjadi kebakaran hutan, lahan, dan kekeringan,” katanya.
Mengingat BPBD hanya berkapasitas memberikan rekomendasi pascabencana, eksekusi fisik pembangunan sumur bor nantinya akan diserahkan kepada dinas teknis yang berwenang, seperti Dinas PUPR.(ptr)