 |
ANGKUT DRY ICE: Petugas mengangkut dry ice yang disimpan dalam kotak styroafoam ke dalam pesawat untuk disemaikan ke awan dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Foto: BMKG |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama seluruh unsur terkait seperti TNI, BNPB, Kemenhut, Kemenhan, dan BRIN mengimplementasikan penyemaian dry ice atau es kering melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk membantu mengurai kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Teknik ini menargetkan lapisan inversi atmosfer yang menahan asap di dekat permukaan, terutama ketika awan potensial untuk penyemaian hujan terbatas.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa penyemaian dry ice menjadi salah satu langkah taktis untuk mengatasi kondisi atmosfer yang menghambat penyebaran asap. Dalam kondisi tertentu, asap karhutla yang sangat pekat terjebak di lapisan atmosfer dekat permukaan hingga ketinggian 6.000–7.000 kaki, bahkan bisa lebih tinggi.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Tri Handoko Seto, menjelaskan bahwa lapisan inversi bertindak seperti tutup yang menghambat pergerakan udara secara vertikal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menyemai dry ice secara akurat dari pesawat di atas lapisan inversi. Proses sublimasi dry ice memicu pendinginan dan penurunan suhu secara mendadak sehingga membantu membuka kembali aliran konveksi.
“Kondisi ini memungkinkan asap bergerak naik secara vertikal dan terurai ke atmosfer. Selain itu, proses tersebut juga meningkatkan peluang pertumbuhan awan yang selanjutnya dapat menjadi sasaran penyemaian dalam OMC,” kata Seto dikutip dari laman BMKG, Selasa (20/10/2026).
Ia menegaskan bahwa penggunaan dry ice dalam operasi ini memiliki tujuan berbeda dari penyemaian awan untuk memicu hujan. BMKG secara khusus menargetkan lapisan inversi yang menahan asap serta mengintervensi lapisan isoterm untuk mengubah kestabilan udara di atmosfer bagian atas. Upaya tersebut menjadi alternatif taktis ketika kondisi langit cenderung kering dan jumlah awan potensial untuk disemai terbatas.
BMKG mengevaluasi keberhasilan intervensi dry ice melalui sejumlah parameter terukur, terutama peningkatan jarak pandang (visibility) dan penurunan konsentrasi partikel polutan PM2.5 di udara. Kedua indikator tersebut membantu menggambarkan perubahan kondisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah terdampak, termasuk kawasan yang memiliki peran penting bagi objek vital seperti bandar udara.
Seto menyampaikan bahwa hasil pemantauan selama beberapa hari pelaksanaan menunjukkan indikasi perbaikan kondisi di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu contohnya terlihat di Palembang, ketika jarak pandang berangsur membaik setelah pelaksanaan intervensi. Meski demikian, BMKG tetap memerlukan pemantauan dan analisis data untuk menilai perkembangan dampak operasi secara berkelanjutan.
“Dalam beberapa hari pelaksanaan, intervensi dry ice menunjukkan indikasi dampak yang cukup baik. Jarak pandang di wilayah terdampak berangsur membaik, seperti yang sempat terjadi di Palembang beberapa hari lalu. Kondisi ini penting untuk mendukung operasional armada udara satuan tugas (satgas), termasuk helikopter water bombing dan pesawat patroli, sekaligus membantu aktivitas penerbangan sipil kembali berjalan lebih normal sesuai kondisi keselamatan penerbangan,” ujarnya.
Perbaikan jarak pandang menjadi faktor penting bagi kelancaran operasi penanggulangan karhutla melalui udara. Ketika kondisi memungkinkan dan memenuhi ketentuan keselamatan, armada udara dapat menjalankan misi pemadaman serta patroli secara lebih optimal. Namun, efektivitas intervensi tetap bergantung pada kondisi atmosfer dan perkembangan kebakaran di lapangan.
OMC melalui penyemaian dry ice merupakan bagian dari rangkaian penanganan karhutla, bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kebakaran maupun kabut asap. Upaya ini perlu berjalan beriringan dengan pemadaman di darat, patroli, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dan organisasi nonpemerintah dalam mencegah dan memadamkan kebakaran.
Dalam pelaksanaannya, BMKG menyusun strategi intervensi atmosfer berdasarkan analisis meteorologi dan kondisi lapangan. TNI dan Kemenhan mendukung pengerahan armada penerbangan, BNPB mengoordinasikan dukungan penanggulangan bencana, Kemenhut mendukung penanganan karhutla di darat, sedangkan BRIN berkontribusi melalui dukungan riset dan kajian ilmiah. Kolaborasi tersebut memperkuat koordinasi antarlembaga agar setiap upaya penanganan saling melengkapi.
“OMC bukan satu-satunya upaya untuk menanggulangi karhutla. Pemadaman di darat, patroli, penegakan hukum, serta gerakan sukarela masyarakat dan NGO juga memegang peranan penting. Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengakhiri karhutla secepat mungkin. Karena itu, setiap upaya harus berjalan selaras, saling mendukung, dan berkesinambungan,” tegasnya.
Kepala BMKG Faisal menjelaskan bahwa sinergi lintas instansi menjadi modal penting untuk menghadapi dinamika karhutla di Sumatra dan Kalimantan. BMKG akan terus mengoptimalkan dukungan berbasis analisis atmosfer melalui OMC, sejalan dengan langkah pemadaman dan pencegahan di lapangan, agar penanganan karhutla berlangsung terpadu dan dampak kabut asap terhadap masyarakat serta aktivitas transportasi dapat ditekan.
Penanganan Karhutla Difokuskan di 6 Provinsi
Hingga 19 Oktober 2026, penanganan difokuskan secara masif pada 6 provinsi prioritas di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Berdasarkan data BNPB per 19 Oktober 2026, total target penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas mencakup area seluas 1.024,33 hektar (ha). Dari jumlah tersebut, tim gabungan telah berhasil memadamkan 454,25 ha, sementara 570,08 ha sisanya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan.
Rincian capaian pemadaman di 6 provinsi prioritas tersebut meliputi Kalimantan Tengah dengan target penanganan 452,49 ha telah padam 63,10 ha; belum padam 389,39 ha. Sumatera Selatan, target penanganan 401,67 ha dan telah padam 293,17 ha, sedangkan yang belum padam 108,50 ha.
Di wilayah Jambi, target penanganan 96,50 ha. Lahan seluas 32,00 ha telah padam dan belum padam 64,50 ha. Kalimantan Selatan, target penanganan 58,45 ha. Luas lahan telah padam 50,95 ha, sedangkan belum padam 7,50 ha. Kalimantan Barat, target penanganan 11,92 ha. Lahan yang telah padam 11,73 ha, sedangkan belum padam 0,19 ha. Di wilayah Riau, target penanganan 3,30 ha. Seluruhnya luasan lahan terdampak telah berhasil dipadamkan.
Seiring masuknya awal musim hujan yang diprediksi BMKG mulai terjadi secara bertahap di provinsi prioritas, yaitu Riau sejak September, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada Oktober hingga November, serta Kalimantan Selatan pada November hingga Desember, beban operasi penanganan karhutla diperkirakan akan berangsur semakin ringan
Penanganan Karhutla di Provinsi Lainnya
Selain di 6 provinsi prioritas, karhutla juga ditangani di beberapa wilayah lain dengan total luas lahan terbakar diperkirakan mencapai ±572,90 ha. Sebanyak ±107,77 ha di antaranya telah berhasil dipadamkan, sehingga luas area yang masih dalam penanganan secara intensif tersisa ±465,13 ha.
Di wilayah Kalimantan Timur dan Wilayah IKN, luas terbakar ±97,77 ha (padam ±95,77 ha, sisa ±2,00 ha di Pemaluan/IKN).
Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Karanganyar, karhutla melanda kawasan lereng terjal dan curam dengan luas ±230 ha, terkendala angin besar yang tidak menentu.
Berikut ini luasan lahan terbakar di wilayah lainnya, Maluku Utara ±179,13 ha, Lampung (TN Way Kambas) 31 ha, Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju) ±20 ha (padam ±10 ha, sisa ±10 ha di Desa Buana Sakti, Kec. Tommo), Sulawesi Utara (Kabupaten Minahasa Utara ±5 ha dan TPA Sumompo Manado (±3 ha, padam ±2 ha, sisa ±1 ha). Jawa Barat (TPA Pasir Bajing, Garut) ±4 ha dan Papua Tengah (Kabupaten Nabire) ±3 ha. (rls)