 |
| KOORDINASI: Pemkab Tanah Bumbu melakukan Rapat Koordinasi dan Aktivasi Pos Komando serta Pos Lapangan - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta bencana hidrometeorologi yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi dan Aktivasi Pos Komando serta Pos Lapangan di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu, Kamis (6/8/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Yulian Herawati, mewakili Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana. Upaya pencegahan dan respons cepat dinilai menjadi kunci untuk menekan dampak apabila terjadi karhutla maupun bencana lainnya.
Koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu.
Yulian mengatakan keterlibatan lintas sektor diperlukan karena penanganan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi. Setiap unsur perlu memiliki kesiapan personel, sarana, serta mekanisme koordinasi yang jelas.
"Bapak Bupati Andi Rudi Latif menginstruksikan agar seluruh instansi, TNI-Polri, Forkopimda, serta perusahaan swasta memperkuat koordinasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pencegahan harus menjadi prioritas agar risiko bencana dapat ditekan semaksimal mungkin," ujar Yulian Herawati.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mekanisme aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan, pembagian tugas antarinstansi, sistem pelaporan, serta penguatan langkah mitigasi.
Keberadaan Pos Komando dan Pos Lapangan diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan respons apabila terjadi kondisi darurat di lapangan. Seluruh unsur juga didorong untuk mengoptimalkan sumber daya, personel, serta sarana dan prasarana yang tersedia.
Penetapan status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi karhutla dan kekeringan sekaligus mengantisipasi bencana hidrometeorologi lainnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, Pemkab Tanah Bumbu menargetkan upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini sehingga potensi bencana selama musim kemarau dapat ditekan dan penanganan di lapangan berlangsung lebih cepat serta terpadu.
Penulis: Jack