 |
| RAMAI: Suasana Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2025, menghadirkan aparat penegak hukum (APH) dan pejabat terkait. Hadir sebagai narasumber, Plt. Wakil Jaksa Agung sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Asep N. Mulyana.
“Kita berharap Rakor kali ini tidak hanya membahas masalah pertanahan, tetapi juga bagaimana mencegah agar pekerjaan hari ini tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Asep N. Mulyana dalam Rakor yang berlangsung di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Asep menekankan pentingnya mengubah budaya lama yang menilai keberhasilan dari jumlah orang ditahan. “APH harus membangun sistem yang mampu mencegah munculnya perkara, bukan sekadar mengurusi penyelesaiannya. Dengan pendekatan sistemik, penanganan pertanahan menjadi lebih efektif dan berdampak,” jelasnya.
Di hadapan Menteri ATR/Kepala BPN beserta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, Asep menegaskan bahwa persoalan pertanahan bukan hanya tanggung jawab ATR/BPN.
“Kita harus berkolaborasi dari hulu hingga hilir agar dapat mencegah, mengantisipasi, dan menangani persoalan secara bersama-sama,” katanya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengapresiasi peran APH dalam memberantas mafia tanah. Ia meminta pengawasan internal diperkuat untuk mencegah oknum yang memanfaatkan prosedur dan informasi dari dalam.
“Jangan sampai Bapak/Ibu capek mencari pelaku, ternyata pelakunya dibantu orang dalam. Bantuan pertama biasanya berupa informasi, kedua terkait prosedur,” pesannya.
Rakor yang digelar melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ini mengusung tema Kolaborasi Sinergi Percepatan dalam Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan untuk Mewujudkan Asta Cita, Menuju Negara Kuat, Sejahtera, dan Maju. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta narasumber dari APH dan instansi terkait.
Sumber: Rilis ATR/BPN HSU