.JPG) |
| SIMBOLIS: Penyerahan bantuan pendidikan untuk kesetaraan yang diberikan kepada Kabupaten dan Kota di Kalsel oleh Pemprov Kalsel. Foto Dok: Rilis Diskominfo Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang berdiri atau banyaknya peserta didik yang lulus setiap tahun. Lebih dari itu, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik.
Semangat tersebut menjadi landasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga memperkuat pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusif. Dua program yang menyasar kelompok berbeda namun memiliki tujuan sama, yakni memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari layanan pendidikan.
Gubernur Kalsel H. Muhidin, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Tidak boleh ada anak Banua yang tertinggal dari pendidikan. Karena itu, kami berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, maupun layanan pendidikan inklusif," kata Muhidin, kamis (30/7/2026) di Banjarbaru.
Saat ini, tantangan pendidikan masih menjadi perhatian di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 16-18 tahun di Kalsel masih berada pada kisaran 75 persen. Artinya, masih terdapat sebagian anak usia SMA yang tidak sedang mengikuti pendidikan.
Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kalsel sekitar 8,81 tahun atau setara kelas IX SMP. Data ini menunjukkan bahwa upaya memperluas akses pendidikan hingga jenjang menengah masih menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah.
Karena itu, Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan formal, tetapi juga memperkuat jalur pendidikan alternatif dan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.
Kesempatan Kedua Lewat Pendidikan Kesetaraan
Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan formal. Sebagian harus berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, maupun berbagai faktor sosial lainnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta bagi setiap kabupaten/ kota guna memperkuat program paket A, B, dan C, yang menjadi bagian dari strategi daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Alokasi ini terbagi masing-masing minimal 60 persen untuk siswa, maksimal 30 persen untuk peningkatan mutu Pusat Belajar Kegiatan Masyarakat (PKBM), serta maksimal 10 persen untuk monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, Abdul Rahim, mengatakan pendidikan kesetaraan kini tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan.
"Komitmen Bapak Gubernur sangat jelas, yaitu memastikan tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Karena itu, program paket A, B, dan C terus diperkuat sebagai solusi bagi anak putus sekolah maupun masyarakat yang belum sempat menyelesaikan pendidkan formal," kata Abdul Rahim.
Dirinya juga menyebutkan, pemerintah daerah telah menyiapkan basis data anak putus sekolah sebagai dasar dalam penyaluran bantuan dan penyusunan program intervensi. Langkah ini dilakukan agar upaya yang dijalankan benar-benar tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk PKBM untuk menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan.
Lebih dari sekadar memberikan ijazah setara pendidikan formal, pendidikan kesetaraan juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui penguatan kecakapan hidup (life skill) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Dengan pendekatan ini, lulusan paket C tidak hanya memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga memiliki bekal yang lebih baik untuk memasuki dunia kerja dan meningkatkan taraf hidup.
"Pendidikan kesetaraan bukan sekadar memberikan ijazah, tetapi membuka kembali kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh masa depan yang lebih baik. Karena itu, kami ingin memastikan program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ucap Abdul Rahim.
Pendidikan Inklusif, Setiap Anak Mendapatkan Hak Yang Sama
Selain persoalan anak putus sekolah, pemerintah daerah juga terus memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pengembangan pendidikan inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalsel menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang SMA dan SMK.
Hingga tahun 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK telah ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK. Sedikitnya, 304 peserta didik berkebutuhan khusus telah memperoleh layanan pendidikan melalui sistem tersebut.
"Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskirminasi. Pendidikan inklusif merupakan bentuk nyata dan menjadi bagian penting dalam memastikan anak berkebutuhan khusus dapat belajar, berkembang, dan beradaptasi," kata Abdul Rahim.
Menurut Abdul Rahim, perluasan pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah sekolah penyelenggara, tetapi juga peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik.
"Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Yang lebih penting adalah memastikan mereka mendapatkan layanan pembelajaran yang sesuai, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan yang sama untuk berkembang serta berprestasi," kata Abdul Rahim.
Karena itu, Pemprov Kalsel terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Tercatat, 500 guru telah mendapatkan pelatihan pendidikan inklusif guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.
Kemudian, Pemprov Kalsel juga memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD), mengoptimalkan peran Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber, serta memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk mendukung layanan pendidikan yang lebih inklusif. Melalui langkah ini, pendidikan inklusif tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang belajar yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak untuk berkembang sesuai potensinya.
Pendidikan Merata, Investasi Masa Depan Banua
Pada dasarnya, pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusif merupakan dua sisi dari tujuan yang sama, yaitu memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak atas pendidikan.
Pendidikan kesetaraan membuka kesempatan kedua bagi mereka yang pernah terputus dari sistem pendidikan formal. Sementara pendidikan inklusif memastikan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan anak lainnya.
Kedua program ini menjadi bagian penting dari strategi Pemprov Kalsel dalam membangun sumber daya manusia unggul dan bersaya saing. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, investasi terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah memastikan setiap anak tetap berada dalam sistem pendidikan dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya.
"Kami ingin memastikan setiap warga Kalsel memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, maupun pendidikan inklusif, semuanya merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Banua yang unggul dan berdaya saing," tutup Abdul Rahim.(rls)