 |
| SOSOK: Anggota DPRD Kotabaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Monika Dahu - Foto Dok DPRD Kotabaru |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Status pendidikan 28 siswa SMA di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, menjadi perhatian DPRD setempat. Kepastian administrasi siswa hingga izin operasional dan status lahan sekolah dikonsultasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan.
Anggota DPRD Kotabaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Monika Dahu, mengatakan konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa tidak menghadapi kendala saat mengikuti ujian maupun dalam proses pendidikan selanjutnya.
Sekolah yang baru berdiri sekitar satu tahun itu diketahui masih menginduk pada SMA Negeri 1 Pamukan Barat.
"Kita konsultasi untuk mencari kepastian supaya nanti saatnya ujian, anak-anak ini tidak mengalami kendala. Ternyata mereka semua sudah terdaftar di Dapodik, jadi aman," kata Monika, Senin (9/11/2026).
Meski status peserta didik telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Monika menyebut masih ada persoalan lain yang perlu diselesaikan, terutama terkait izin operasional sekolah dan status lahan yang disebut berada di kawasan hutan lindung.
Ia berharap pemerintah provinsi dan instansi terkait segera memberikan kejelasan agar penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut memiliki kepastian hukum dan tidak mengganggu hak siswa untuk memperoleh pendidikan.
Monika menjelaskan, sekolah tersebut dibangun oleh PT Pelsart Tambang Kencana (PTK) untuk membantu akses pendidikan anak-anak di Desa Gendang Timburu.
Menurutnya, jarak menuju SMA terdekat di wilayah Pamukan Barat cukup jauh. Kondisi geografis dan keterbatasan ekonomi keluarga disebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian anak di desa tersebut tidak melanjutkan pendidikan.
"Kami mendukung langkah perusahaan karena dengan alasan itu banyak anak-anak tidak bersekolah. Selain jarak yang jauh, mereka juga terkendala masalah ekonomi," ucapnya.
Keberadaan sekolah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak setempat. Namun, penyelesaian persoalan izin operasional dan status lahan tetap diperlukan agar keberlangsungan kegiatan belajar mengajar memiliki landasan administrasi dan hukum yang jelas.(fit)