Sekda Banjarbaru Minta Camat dan Lurah Perkuat Mitigasi Banjir

KOORDINASI: Suasana rakor camat lurah se-Kota Banjarbaru - Foto Dok Diskominfo Banjarbaru

BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru meminta camat dan lurah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir selama musim penghujan. Upaya tersebut mencakup pemantauan wilayah rawan genangan hingga menggerakkan gotong royong masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.

Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kantor Kecamatan Banjarbaru Utara, Rabu (4/11/2026).

Rakor yang diikuti camat dan lurah se-Kota Banjarbaru itu juga membahas persiapan penilaian Adipura serta ketertiban administrasi terkait persyaratan sporadik.

Dalam pembahasan mengenai kebersihan lingkungan, Sirajoni mengingatkan bahwa pengelolaan sampah tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan Adipura. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat agar menjaga kebersihan menjadi kebiasaan sehari-hari.

“Harapan saya pengelolaan sampah ini bukan hanya sekadar mengejar Adipura, tapi membangun kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan. Di sinilah peran besar camat dan lurah yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegas Sirajoni.

Untuk mendukung upaya tersebut, camat dan lurah diminta mengoptimalkan peran kewilayahan, termasuk mengajak masyarakat melakukan gotong royong dan memperhatikan kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.

Rakor tersebut turut melibatkan Tim Ahli Wali Kota Banjarbaru yang juga akademisi bidang lingkungan, Prof. Dr. Husaini, SKM., M.Kes. Kehadirannya diharapkan memberikan perspektif akademis dan teknis dalam pembahasan pengelolaan lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca.

Selain persoalan lingkungan, pemerintah kota juga menyoroti persyaratan sporadik dalam pelayanan administrasi kewilayahan. Camat dan lurah diminta cermat dalam memproses administrasi tersebut serta tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penertiban administrasi itu diperlukan untuk mendukung tertib administrasi pertanahan dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.(ptr)

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال