 |
Anggota DPR RI Rofik Hananto. Foto: DPR RI |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Rofik Hananto mendorong DPR mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami polemik keabsahan administratif dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pembentukan Pansus diperlukan untuk memastikan proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel.
"Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus 'Ijazah Gate' sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik," ujar Rofik, Senin (9/11/2026) dikutip dari laman dpr.go.id.
Politisi Fraksi PKS tersebut menjelaskan, polemik ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses administrasi pencalonan wakil presiden dan turut bersinggungan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK).
"Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setara SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon," ujar Rofik.
Berdasarkan hal tersebut, ia menilai DPR perlu mendalami aspek administratif dan proses verifikasi dokumen pencalonan secara objektif dan terbuka. Dirinya menegaskan, pembentukan Pansus bukan dimaksudkan untuk mengintervensi putusan MK, melainkan memberikan kejelasan mengenai proses pemenuhan persyaratan pendidikan dan verifikasi dokumen pencalonan wakil presiden.
"Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden," jelasnya.
Rofik juga mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law) harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.
"Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan," tegasnya.
Menutup pernyataan, dirinya menilai, transparansi dan konsistensi penegakan hukum menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara dan pemilu. Jangan sampai muncul anggapan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat, tetapi tidak berlaku sama ketika berhadapan dengan pemegang kekuasaan.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan," pungkas Rofik.(rls)