 |
| KOMITMEN PEMBANGUNAN DAERAH: Suasana Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Katingan Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan. Foto Dok: Rilis |
BORNEOTREND.COM, KALTENG - Bupati KAtingan, Saiful membuka
Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat
Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten
Katingan Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan,
Kamis (8/10/2026).
"Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."ungkapnya disela kegiatan.
Menurut Bupati, rapat TEPRA dan Rakordal yang dilaksanakan
secara berkala bukan sekadar rutinitas administrasi pemerintahan. Forum
tersebut menjadi ruang untuk melihat secara menyeluruh sejauh mana program
pembangunan telah berjalan, bagaimana realisasi anggaran dilaksanakan, serta
apa saja persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
“Rapat ini menjadi wadah bagi kita untuk mengevaluasi
perjalanan tugas dalam menyelenggarakan keuangan pemerintah Kabupaten Katingan
maupun pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah,” ujar Saiful.
Ia menekankan, pelaksanaan program tidak cukup hanya dinilai
dari apakah kegiatan telah berjalan atau anggaran telah direalisasikan. Setiap
penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan dan dapat
dipertanggungjawabkan, sementara setiap kegiatan pembangunan harus memiliki
manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, Bupati meminta seluruh kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) menjalankan kewenangan yang diberikan secara penuh
tanggung jawab. Pengelolaan anggaran, menurutnya, harus dilakukan secara
hati-hati, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jangan hanya melaksanakan bagaimana kegiatan itu berjalan
dengan baik, tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan agar
penyelenggaraan keuangan pada OPD yang dipimpin tidak keluar dari ketentuan
yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Saiful juga memberikan perhatian
khusus terhadap kualitas data yang menjadi dasar evaluasi. Ia meminta data yang
disampaikan dalam forum TEPRA dan Rakordal benar-benar menggambarkan kondisi
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, data yang akurat sangat penting agar pemerintah
daerah dapat mengetahui program mana yang telah berjalan sesuai target,
kegiatan yang masih menghadapi kendala, serta langkah apa yang perlu dilakukan
untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.
“Data-data yang ditampilkan nanti dalam presentasi harus
merupakan data yang sesungguhnya, bukan data yang manipulatif,” pesannya.
Dengan data yang valid, evaluasi diharapkan tidak berhenti
pada laporan administratif, tetapi dapat menghasilkan langkah tindak lanjut
yang konkret dan tepat sasaran.
Bupati juga mengingatkan peran penting para camat dalam
memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti
oleh pemerintah daerah.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayah
kecamatan, camat diminta membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa
serta memahami informasi dan persoalan yang disampaikan dari tingkat desa.
Menurut Saiful, informasi dari kepala desa harus menjadi
bahan untuk melihat kondisi riil masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap
persoalan yang dihadapi.
“Masyarakat kita membutuhkan perhatian. Bagaimana kehidupan
mereka, bagaimana persoalan mereka, dan bagaimana kita berupaya meringankan
beban yang ada pada masyarakat,” katanya.
Arahan tersebut menegaskan bahwa pengendalian pembangunan
tidak hanya berbicara mengenai capaian fisik dan administrasi anggaran, tetapi
juga mengenai sejauh mana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat di
setiap wilayah.
Lebih jauh, Saiful mengingatkan seluruh aparatur bahwa
jabatan yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat. Karena itu, setiap
kewenangan harus digunakan sesuai tugas dan tidak dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi.
Ia meminta kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan
terhadap pejabat dan aparatur di bawahnya agar memahami tugas serta bekerja
sesuai ketentuan. Pembinaan dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan
maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
Bupati juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam menjalankan
tugas harus menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki. Menurutnya, aparatur harus
memiliki keberanian untuk mengoreksi kekurangan dan memperbaiki pelaksanaan
pekerjaan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
Dengan luas wilayah Kabupaten Katingan yang mencapai sekitar
20.340 kilometer persegi, terdiri atas 13 kecamatan, 154 desa, dan 7 kelurahan,
Bupati menilai pelaksanaan pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat dari
seluruh jajaran pemerintahan.
Besarnya wilayah dan beragamnya kondisi masyarakat membuat
setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan dan
pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Karena itu, Saiful mengajak seluruh jajaran pemerintah
daerah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan bekerja
secara sungguh-sungguh, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat.
“Kepercayaan ini adalah sesuatu yang berharga bagi kita.
Kita jaga kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan TEPRA dan Rakordal Triwulan III Tahun
2026, Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang
lebih jelas mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan hingga triwulan
ketiga, sekaligus memperkuat langkah perbaikan terhadap program yang masih
menghadapi kendala.
Bagi pemerintah daerah, hasil evaluasi tersebut menjadi
bagian penting dalam memastikan setiap program dan anggaran yang dikelola tidak
berhenti pada pencapaian administratif, tetapi bermuara pada peningkatan
pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten
Katingan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas pembakaran yang dapat memperburuk kondisi kabut asap yang masih terjadi. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya kembali dirasakan oleh masyarakat.(rls)