 |
| KESIAPAN TRIWULAN IV: Suasana Rapat Sinkronisasi Data TEPRA yang diikuti unsur perangkat daerah, kecamatan, serta tim TEPRA Kabupaten Katingan secara luring dan daring. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan keakuratan data realisasi fisik dan keuangan sebelum pelaksanaan Rapim TEPRA Triwulan III Tahun 2026. Foto Dok: Rilis |
BORNEOTREND.COM, KALTENG - Pemerintah Kabupaten
Katingan melalui Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Rapat
Sinkronisasi Data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
Kabupaten Katingan untuk realisasi sampai dengan September Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring, terpusat di Media Center
Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
Kabupaten Katingan, Yan Setiawan, dan diikuti unsur perangkat daerah,
kecamatan, serta tim TEPRA Kabupaten Katingan. Kegiatan tersebut menjadi bagian
dari persiapan Rapat Pimpinan (Rapim) TEPRA Triwulan III sekaligus evaluasi
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Katingan hingga 30 September 2026.
Dalam sambutannya, Yan Setiawan menyampaikan bahwa
sinkronisasi data menjadi tahapan penting karena pelaksanaan APBD Kabupaten
Katingan Tahun Anggaran 2026 telah memasuki akhir triwulan ketiga. Data yang
dihimpun nantinya akan menjadi bahan koordinasi, evaluasi, serta dasar dalam
menentukan langkah tindak lanjut memasuki triwulan IV.
“Sinkronisasi ini kita laksanakan dalam rangka persiapan Rapim TEPRA triwulan ketiga per 30 September 2026. Apa yang kita sampaikan nantinya menjadi bahan koordinasi dan bahan keputusan serta tindak lanjut pimpinan untuk menghadapi triwulan keempat atau akhir pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan tahun 2026,” ujar Yan.
Berdasarkan data sementara yang telah dihimpun Tim TEPRA
Bagian Administrasi Pembangunan, realisasi keuangan Kabupaten Katingan sampai
dengan September 2026 telah mencapai 60,49 persen, sedangkan realisasi fisik
berada pada angka 63,47 persen.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk
melihat perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing
perangkat daerah. Evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang
masih menghadapi kendala sehingga dapat segera dilakukan langkah percepatan
pada triwulan terakhir.
Yan meminta seluruh perangkat daerah mencermati kembali data
yang telah dihimpun dan segera melakukan konfirmasi apabila terdapat perbedaan
antara data yang disampaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.
“Apabila ada ketidaksesuaian, kami mohon segera
dikonfirmasikan kepada Bagian Administrasi Pembangunan untuk data belanja.
Sedangkan untuk pendapatan nantinya dikoordinasikan dengan Badan Pendapatan
Daerah,” jelasnya.
Menurutnya, rekonsiliasi data pendapatan juga perlu segera
dilakukan karena pendapatan daerah menjadi salah satu bagian penting dalam
memastikan pelaksanaan belanja dan program pembangunan dapat berjalan sesuai
dengan perencanaan.
Selain mengevaluasi realisasi belanja, rapat juga menjadi
ruang koordinasi untuk membahas kondisi pendapatan daerah, pengadaan barang dan
jasa, serta berbagai kendala yang dapat memengaruhi percepatan pelaksanaan
program dan kegiatan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masih adanya
kendala dalam proses keuangan, termasuk terkait dana transfer dari pemerintah
pusat. Kondisi tersebut perlu dikoordinasikan secara bersama agar dapat menjadi
bahan dalam menyusun langkah dan strategi pelaksanaan APBD pada triwulan IV.
“Harapan kami, seluruh perangkat daerah dapat mengikuti
proses sinkronisasi ini dengan baik. Data yang sudah kita himpun harus
benar-benar sesuai, karena akan menjadi bahan Rapim TEPRA dan juga akan
disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,”
kata Yan.
Ia menjelaskan, data TEPRA Kabupaten Katingan selanjutnya
akan direkapitulasi bersama data kabupaten/kota lainnya oleh Tim TEPRA Provinsi
Kalimantan Tengah. Data tersebut menjadi bagian dari bahan evaluasi pelaksanaan
pembangunan di tingkat provinsi.
Yan juga menyampaikan bahwa berdasarkan posisi pada Agustus
2026, Kabupaten Katingan berada pada urutan keempat dari 14 kabupaten/kota
se-Kalimantan Tengah dalam capaian TEPRA. Menurutnya, capaian tersebut
merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan
program dan kegiatan pembangunan.
Namun demikian, capaian tersebut tetap perlu diikuti dengan
upaya menjaga konsistensi pelaksanaan hingga akhir tahun. Memasuki triwulan IV,
perangkat daerah diharapkan dapat memetakan kegiatan yang belum berjalan
optimal, mempercepat proses yang masih memungkinkan untuk diselesaikan, serta
memastikan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan.
Hasil sinkronisasi data dalam rapat tersebut selanjutnya
akan menjadi bahan Rapim TEPRA dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Kabupaten
Katingan triwulan III yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2026, bekerja sama dengan
Bapperida Kabupaten Katingan.
Melalui evaluasi secara berkala, Pemerintah Kabupaten
Katingan berupaya memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat
serapan anggaran, tetapi juga dari kemajuan fisik dan hasil program yang
dilaksanakan.
Bagi masyarakat, proses evaluasi tersebut pada akhirnya
diarahkan untuk memastikan program pemerintah yang telah direncanakan dapat
terlaksana secara tepat waktu dan memberikan manfaat nyata, baik dalam bentuk
pelayanan publik, pembangunan infrastruktur maupun program pembangunan lainnya.
Memasuki periode akhir pelaksanaan APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Katingan mendorong seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, memastikan akurasi data, serta melakukan percepatan terhadap kegiatan yang masih berjalan sehingga target pembangunan dapat dicapai secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.(rls)