 |
| SIDANG: Suasana peradilan di Pengadilan Tipikor PN Samarinda dalam perkara kasus lahan transmigrasi Kukar. Foto Dok: Agustina. |
BORNEOTREND.COM, KALTIM – Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi penambangan batu bara di lahan transmigrasi Kutai Kartanegara kembali bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda. Sejumlah keterangan penting mengemuka dalam persidangan, mulai dari pandangan ahli mengenai tidak adanya kerugian negara, masa daluwarsa penuntutan, hingga keabsahan berkas pembuktian.
Mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dihadirkan sebagai ahli akuntansi dan audit, Sudirman, menjelaskan bahwa keberadaan izin resmi serta pembayaran royalti telah menuntaskan kewajiban perusahaan kepada negara.
"Jika perusahaan tambang memiliki izin sah dan telah membayar royalti, maka kewajiban negara selesai dan tidak ada kerugian," kata Sudirman saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim yang diketuai Jemmy Tanjung Utama di Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Sudirman menerangkan bahwa komoditas batu bara di bawah permukaan tanah pada kawasan hak pengelolaan lahan bukan milik pemegang sertifikat tanah, melainkan wewenang bupati melalui penerbitan izin usaha pertambangan. Ia mengingatkan agar audit kerugian negara berpijak pada nilai riil dan tidak dibangun berdasarkan asumsi kepemilikan sepihak.
"Standar audit tidak mengenal metode pendapatan, sehingga keliru jika kerugian dihitung dari hasil penjualan dikurangi royalti," ujar Sudirman.
Menurut dia, penambangan merupakan industri ekstraktif yang perhitungannya wajib memperhitungkan harga pokok penambangan, beban operasional, serta kewajiban pajak perusahaan kepada negara.
Selain audit keuangan, aspek waktu penuntutan perkara turut menjadi sorotan saksi ahli hukum pidana Prof Eva Zulfa, khususnya mengenai posisi terdakwa Budiono Tanbun.
"Jelas untuk terdakwa Budiono Tanbun, kasus ini sudah masuk kedaluwarsa jika dihitung dari sejak berhentinya terdakwa Budiono Tanbun sebagai Direktur PT Kemilau Rindang Abadi," tutur Prof Eva Zulfa saat bersaksi, merujuk pada ketentuan Pasal 78 ayat 1 KUHP 1946.
Keterangan tersebut sejalan dengan penjelasan terdakwa Budiono Tanbun di hadapan majelis hakim. Budiono menyatakan dirinya telah diberhentikan dari jajaran direksi sejak perusahaan diambil alih oleh manajemen asal Singapura pada 2007, sehingga tidak lagi terlibat dalam kepengurusan perseroan.
Di sisi lain, tim penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan resmi atas langkah jaksa penuntut umum yang memasukkan berkas pemeriksaan ahli pertambangan Ahmad Redi dan ahli pertanahan Sri Winarsih sebagai alat bukti surat. Langkah tersebut dinilai menghilangkan kesempatan bagi pihak terdakwa untuk melakukan pemeriksaan silang di persidangan.
"Pasal 239 huruf c KUHAP mewajibkan bukti surat dibuat mandiri oleh ahli, sehingga formulasi penyidik membuatnya gugur dan sekadar bernilai affidavit," tegas penasihat hukum Andi Simangunsong.
Melalui keberatan tersebut, pihak pembela berharap proses pembuktian di pengadilan tindak pidana korupsi tetap berjalan objektif sesuai koridor hukum acara yang berlaku. (AGS)