 |
KONSULTASI: Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong melaksanakan Koordinasi Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (9/11/2026) pukul 13.30 WITA di Banjarbaru. Foto: DPRD Tabalong |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong melaksanakan Koordinasi Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (9/11/2026) pukul 13.30 WITA di Banjarbaru. Kunjungan digelar untuk memastikan tenaga kesehatan (Nakes) di Tabalong semakin kompeten, sehingga 12 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat terlaksana secara maksimal.
Kegiatan dengan tema "Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan Memperkuat Kompetensi Tenaga Kesehatan Melalui Pelatihan" tesebut dilaksanakan sesuai SK Pimpinan DPRD Kabupaten Tabalong Nomor 25 Tahun 2026 tentang Jadwal dan Kegiatan DPRD Bulan November 2026. Rombongan berjumlah 13 orang, terdiri dari 9 orang Ketua dan Anggota Komisi I DPRD, 2 orang pendamping dari Sekretariat DPRD, dan 2 orang pendamping dari OPD.
"12 SPM ini adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi 100 persen. Mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, usia produktif, lansia, sampai penderita hipertensi, diabetes, ODGJ berat, terduga TB, dan orang berisiko HIV. Semua harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Karena itu, kompetensi Nakes harus terus ditingkatkan melalui pelatihan," ujar Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Tabalong, H. Akhmad Helmi SH.
Melalui koordinasi ini, Komisi I DPRD Tabalong berharap Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan masukan, dukungan program pelatihan, dan sinergi agar pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabalong semakin berkualitas, merata, dan dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
Adapun 12 SPM Kesehatan tersebut adalah:
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil (sesuai standar antenatal)
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun ke atas)
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB)
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (termasuk ibu hamil, pasien TB, dll.).(sri)