BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya penggunaan armada udara untuk kegiatan water bombing dievaluasi. Langkah ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyusul kecelakaan helikopter Super Puma di kawasan Sungai Barito pada Minggu (8/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam konferensi pers terkait jatuhnya helikopter water bombing yang dilaksanakan di VIP Room Lanud Sjamsudin Noor, Senin (9/11/2026).
Gubernur menjelaskan bahwa helikopter tersebut sebelumnya diberangkatkan dari Lanud Sjamsudin Noor untuk melaksanakan misi pemadaman karhutla di wilayah Danau Panggang.
Dalam pelaksanaannya, helikopter melakukan pengambilan air di kawasan perairan yang berada di sekitar perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Namun, saat menjalankan misi tersebut, helikopter mengalami kecelakaan hingga jatuh ke Sungai Barito. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang kru meninggal dunia, sedangkan dua kru lainnya berhasil selamat.
Muhidin menyampaikan bahwa penanganan badan helikopter selanjutnya berada dalam kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama instansi terkait. Pemerintah daerah masih menunggu proses dan ketentuan teknis untuk pengangkatan badan pesawat dari lokasi kejadian.
“Terkait penanganan helikopter, saat ini prosesnya berada di bawah kewenangan KNKT. Kita masih menunggu bagaimana proses selanjutnya, termasuk cara untuk mengangkat badan helikopter tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dua kru yang selamat saat ini telah berada dalam kondisi sehat dan mendapatkan penanganan setelah kejadian.
Sebagai langkah sementara, pelaksanaan operasi water bombing dihentikan dengan mempertimbangkan kondisi karhutla dan hasil evaluasi terhadap situasi di lapangan.
Selain itu, sejak Sabtu (7/11/2026), pos-pos penanggulangan karhutla yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, dan pemerintah telah dikembalikan ke pos masing-masing.
Dengan pola tersebut, setiap unsur akan kembali melakukan pemantauan dan bergerak sesuai wilayah serta tugas masing-masing apabila ditemukan titik kebakaran.
Sementara itu, Komandan Lanud Sjamsudin Noor, Hilman L.P. Ambarita, menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan operasi udara telah melalui tahapan persiapan dan pemeriksaan yang dilakukan secara rutin.
Menurutnya, setiap pagi sekitar pukul 08.00 WITA dilaksanakan briefing yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan mencakup kesiapan bandara, kondisi lingkungan operasi, informasi cuaca, rencana penerbangan, serta kesiapan teknis masing-masing armada.
Dalam tahapan tersebut, seluruh pesawat yang akan melaksanakan misi terlebih dahulu menyampaikan status kelaikan operasional atau serviceable dari pihak operator.
“Setiap hari kami melaksanakan briefing. Di dalamnya disampaikan informasi kondisi bandara, cuaca, rencana operasi, hingga kesiapan pesawat masing-masing. Perusahaan juga menyampaikan bahwa armadanya dalam keadaan layak untuk terbang,” terangnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan operasi juga harus memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan yang berlaku, termasuk standar International Civil Aviation Organization (ICAO) dan ketentuan otoritas penerbangan terkait.
Pada hari kejadian, briefing dilaksanakan sekitar pukul 08.00 WITA, kemudian penerbangan patroli dimulai sekitar pukul 09.00 WITA. Hasil patroli selanjutnya dievaluasi bersama tim terkait untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan melalui water bombing.
Hilman menjelaskan bahwa helikopter tersebut baru menjalankan misi pertama pada hari kejadian, meskipun sebelumnya telah beroperasi sekitar satu bulan untuk mendukung penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai, Zainul Arifin, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama dalam meningkatkan kesiapan personel dan material pada pelaksanaan operasi udara.
Menurutnya, penanggulangan karhutla tidak hanya bergantung pada upaya pemadaman, tetapi juga membutuhkan langkah pencegahan agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak awal.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena praktik tersebut berpotensi memperluas kebakaran dan meningkatkan risiko bagi petugas maupun masyarakat yang terlibat dalam penanganan.
“Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ke depan, kita berharap ada kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar sehingga dapat menghindari munculnya korban-korban berikutnya,” ujarnya.(rls)
