 |
SIDANG PUTUSAN: Pemohon dari Partai HIjau menghdiri Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 379/PUU-XXIV/2026, Kamis (12/11/2026). Foto: Humas Mahkamah Konstitusi |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan Partai Hijau terkait pengujian sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 379/PUU-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan. Mahkamah menyatakan ketentuan mengenai syarat pendirian dan pembentukan partai politik tidak menghilangkan hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan hak pilih maupun mendirikan atau mendukung partai politik.
“Keberlakuan norma a quo sama sekali tidak menghilangkan hak konstitusional Pemohon VI untuk dapat menjalankan hak pilihnya dalam pemilihan umum dan tidak menghilangkan serta menghalangi hak Pemohon VI untuk mendirikan atau mendukung partai politik tertentu,” ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang Pengucapan Putusan Nomor 379/PUU-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta dikutip dari laman mkri.id.
Para Pemohon permohonan ini ialah Nur Rosyid Murtadho (Pemohon I) selaku Ketua DPN Partai Hijau Indonesia, Rika Febriyani (Pemohon II) selaku Sekretaris DPN Partai Hijau Indonesia, Erwin Febrian Syuhada (Pemohon III) selaku Bendahara DPN Partai Hijau Indonesia, Rakhmad Zailani Kiki (Pemohon IV) selaku Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta Partai Hijau Indonesia, Arifin M. Ade (Pemohon V) selaku Sekretaris DPD Provinsi Maluku Utara Partai Hijau Indonesia, serta M. Novrizal Bahar (Pemohon VI) yang merupakan Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mereka menguji frasa “bersifat nasional dan” dalam Pasal 1 angka 1, frasa “dari setiap provinsi” dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).
Sementara itu, Enny melanjutkan, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian potensial menurut uraian permohonan dapat dialami Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, menurut Mahkamah bukanlah merupakan anggapan yang dalam batas penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian.
“Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum masing-masing permohonan tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan,” tutur Enny.
Selain itu, menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan ini, tetapi oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima.
Sebagai informasi, para Pemohon mendalilkan syarat pendirian dan perolehan status badan hukum partai politik dalam UU Parpol telah menutup arena politik bagi pendatang baru sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pemohon mengatakan Pasal 1 angka 1 UU Parpol menempatkan sifat nasional sebagai unsur kumulatif definisi melalui kata penghubung “dan”, sehingga organisasi yang tidak bersifat nasional secara definitif bukan partai politik.
Akibatnya, seluruh rezim hukum kepartaian sudah tertutup bagi para Pemohon sejak tahap definisi. Pasal 2 ayat (1) UU Parpol mewajibkan pendiri berasal “dari setiap provinsi”. Dengan 38 provinsi, ketentuan ini menuntut sekurangnya 1.140 orang pendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kemudian, Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol mensyaratkan kepengurusan pada setiap provinsi, paling sedikit 75 persen kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit 50 persen kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan sebagai syarat memperoleh status badan hukum. Pasal 3 ayat (2) huruf d UU Parpol mensyaratkan kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum, juga sebagai syarat memperoleh status badan hukum, sehingga setiap kepengurusan yang diwajibkan huruf c harus pula ditopang oleh kantor tetap.
Sementara, Partai Hijau Indonesia yang dideklarasikan pada 5 Juni 2012 belum pernah satu kalipun memperoleh status badan hukum partai politik. Menurut Pemohon I, kegagalan itu tidak pernah disebabkan oleh ketiadaan kehendak, dukungan, program, atau kepengurusan, melainkan semata oleh tidak terpenuhinya ambang sebaran wilayah.
Selama norma-norma yang menjadi objek permohonan ini berlaku, Partai Hijau Indonesia tidak mungkin memperoleh status badan hukum sebelum tahapan pemilihan umum berikutnya dimulai, sehingga para Pemohon akan kembali kehilangan kesempatan untuk mencalonkan kadernya melalui partai politiknya sendiri, baik dalam pemilihan umum nasional maupun pemilihan umum daerah. Kerugian itu bersumber pada konstruksi normanya, bukan pada penerapannya oleh Kementerian Hukum, karena Kementerian tidak memiliki ruang untuk memutus lain sepanjang normanya berbunyi demikian.
Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “bersifat nasional dan” dalam Pasal 1 angka 1 UU Parpol bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 1 selengkapnya berbunyi: “Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.” Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa “dari setiap provinsi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Parpol bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 2 ayat (1) selengkapnya berbunyi: “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.”
Selain itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon pun memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 3 ayat (2) huruf d UU Parpol bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “kantor tetap pada tingkatan pusat dan pada tingkatan provinsi dan/atau kabupaten/kota tempat Partai Politik memiliki kepengurusan pada saat pendaftaran badan hukum”.(rls)