 |
| ILUSTRASI: Polemik pertanggungjawaban keuangan terkait sisa dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balangan Tahun Anggaran 2017 - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Keluarga almarhum Marhad menolak permintaan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk memberikan pertanggungjawaban keuangan terkait sisa dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balangan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp219.086.300.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat koordinasi tertutup yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Balangan di aula dinas tersebut, Senin (9/11/2026).
Pertemuan yang digelar atas perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan itu dihadiri perwakilan Inspektorat, tim audit badan keuangan, pengurus KONI, serta perwakilan keluarga almarhum Marhad. Sementara itu, perwakilan keluarga almarhum Syamsudin tidak hadir.
Rapat tersebut membahas percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait pengelolaan dana hibah KONI Balangan 2017.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor SR-596/D5/2/2021 tertanggal 21 Juli 2021, tercatat sisa dana hibah sebesar Rp219.086.300 yang diterima pada masa kepengurusan almarhum Marhad sebagai Ketua Umum KONI Balangan periode 2013–2017 harus dikembalikan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan Inspektorat dan tim audit meminta keluarga memberikan pertanggungjawaban keuangan atas dana hibah tersebut.
Namun, pihak keluarga melalui juru bicaranya menyatakan keberatan. Mereka berpendapat dana hibah diberikan kepada organisasi, bukan kepada pribadi pengurus.
“Setahu ulun kalau hibah organisasi bukan pribadi ya g tanggung jawab,” kata seorang sumber yang mengaku mewakili pihak keluarga, Rabu (12/11/2026). Sumber tersebut meminta identitasnya dirahasiakan.
Pihak keluarga juga mempertanyakan alasan permintaan pertanggungjawaban baru disampaikan saat ini. Mereka menyebut, selama masa kepengurusan telah berakhir, tidak pernah ada permintaan serupa dari Inspektorat, Kejaksaan, maupun kepolisian.
Selain itu, keluarga mempersoalkan proses pemeriksaan yang dinilai terlambat dan mempertanyakan dasar hukum permintaan pertanggungjawaban setelah bertahun-tahun berlalu. Mereka juga menduga munculnya persoalan tersebut berkaitan dengan adanya pengaduan masyarakat kepada aparat.
Menanggapi penolakan tersebut, pihak Disporapar meminta perwakilan keluarga menyampaikan keberatan secara resmi melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Bupati Balangan, dengan tembusan kepada Inspektorat Balangan.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporapar Balangan, Bambang Mulyadi, mengarahkan agar penjelasan lebih lanjut dimintakan kepada Inspektorat.
“Mohon maaflah, sama Inspektorat ja, bubuhannya yang lebih tahu hasil pemeriksaan,” kata Bambang melalui pesan WhatsApp.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan dari Inspektorat Balangan mengenai dasar permintaan pertanggungjawaban kepada keluarga, status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, maupun pihak yang secara hukum dibebani kewajiban pengembalian dana hibah tersebut.(sri)