 |
RAPAT: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah di Aula Bakesbangpol Kalsel, Selasa (10/11/2026). Foto: MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Untuk menjaga stabilitas politik dan mengantisipasi potensi kerawanan di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Rapat Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah di Aula Bakesbangpol Kalsel, Selasa (10/11/2026).
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda, S.Hut., M.P., mengatakan pemantauan perkembangan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan karena dinamika politik nasional maupun daerah dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
“Perkembangan situasi politik di daerah merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dan pemantauan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, rapat tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan sinergi antarinstansi agar berbagai potensi permasalahan dapat diketahui sejak dini dan ditangani secara tepat.
“Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi antarinstansi agar setiap permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat,” jelasnya.
Kegiatan dihadiri unsur Kejaksaan Tinggi Kalsel, Polda Kalsel, Binda Kalsel, Bawaslu Kalsel, Korem 101/Antasari, Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, serta perwakilan Bakesbangpol dari 10 kabupaten/kota. Sejumlah isu dibahas, mulai dari perkembangan partai politik, digitalisasi pelaporan melalui aplikasi Simpoldagri, wacana Pilkada melalui DPRD, hingga stabilitas sosial-politik menjelang akhir tahun.
Dalam rapat tersebut, Polda Kalsel menyampaikan belum terdapat indikasi menonjol terkait aktivitas partai politik. Namun, penguatan netralitas aparatur desa menjadi perhatian, terutama menjelang pelaksanaan Pilkades di 41 desa di Kabupaten Tabalong pada Desember 2026.
Sementara itu, Bawaslu Kalsel terus mempersiapkan pengawasan Pemilu 2029 melalui edukasi politik, sosialisasi kepada masyarakat, pemutakhiran data, serta persiapan regulasi. Dinamika partai politik dan perkembangan proses pemberhentian Wakil Wali Kota Banjarbaru juga menjadi bagian dari pembahasan.
Selain perkembangan politik, rapat turut membahas penanganan karhutla yang mulai menunjukkan perbaikan seiring berkurangnya titik api di sejumlah daerah. Meski demikian, antisipasi pascakarhutla dan penguatan kewaspadaan terhadap informasi serta potensi provokasi di media sosial tetap diperlukan.
Ferdi menegaskan, menjaga stabilitas politik daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya satu instansi. “Menjaga stabilitas politik daerah bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Ia berharap melalui koordinasi dan pertukaran informasi yang akurat, berbagai potensi konflik dapat diantisipasi lebih awal. Bakesbangpol Kalsel pun mendorong penguatan sinergi lintas sektor, deteksi dini, dan pencegahan konflik agar situasi politik di Kalimantan Selatan senantiasa aman, damai, tertib, dan kondusif.(rls)