![]() |
RAPAT: Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menggelar rapat membahas Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Foto: MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kalsel meningkat dari 2,25 pada 2024 menjadi 3,13 pada 2026 berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Capaian tersebut menempatkan Kalsel pada predikat baik sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan regional Kalimantan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah, mengatakan peningkatan tersebut tidak sekadar mencerminkan kenaikan angka indeks, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan tata kelola statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, perbaikan tersebut terlihat dari semakin tertatanya dokumen dan administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi lokus EPSS. Dokumen yang dihasilkan kini lebih terstandar, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.
“Jadi menurut kami, peningkatan indeks IPS ini bukan cuma sekadar kenaikan indeks atau angka. Namun, ini menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam tata kelola statistik sektoral di Kalimantan Selatan. Khususnya di OPD yang menjadi lokus EPSS, sudah terjadi proses penyediaan berkas administrasi dan dokumen yang lebih baik, terstandar, dapat dipertanggungjawabkan, serta bisa dijadikan acuan untuk kegiatan pada tahun mendatang,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Hidayatullah menjelaskan, peningkatan IPS tersebut juga menjadi indikasi semakin kuatnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data di Kalimantan Selatan. Untuk mendorong pencapaian tersebut, terdapat lima strategi utama yang dijalankan.
Kelima strategi itu meliputi penguatan pengelolaan Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data statistik sektoral melalui pembinaan dan pendampingan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas pihak, termasuk produsen data dan walidata pendukung.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan melalui workshop, pelatihan internal, hingga pendampingan secara daring melalui grup WhatsApp. Strategi lainnya adalah memperkuat pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Portal Data Kalimantan Selatan.
Dalam penilaian EPSS, terdapat lima domain indikator yang menjadi tolok ukur, yakni prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, kelembagaan, proses bisnis statistik, dan statistik nasional. Dari kelima domain tersebut, aspek kualitas data menjadi faktor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan nilai IPS Kalsel pada 2026.
“Yang paling melonjak nilainya itu adalah domain kualitas data. Domain kedua ini sangat membantu kenaikan IPS pada tahun ini,” katanya.
Ke depan, perbaikan siklus pengumpulan dan pengelolaan data diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan pimpinan yang lebih tepat dan berbasis data. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, penggunaan anggaran daerah semakin efisien, program prioritas pemerintah pusat dapat didukung secara optimal, serta potensi tumpang tindih kegiatan antar-OPD dapat diminimalkan.
“Harapannya, satu kegiatan nantinya dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk dan berwenang, kemudian datanya bisa dimanfaatkan oleh banyak OPD lainnya. Dengan begitu, pelaksanaan pekerjaan akan lebih efisien dan terukur,” jelasnya.
Ia menambahkan, Diskominfo Kalsel terus mendorong standardisasi data, mulai dari penggunaan satuan hingga ukuran yang seragam. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang semakin berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Selatan.
Dengan peningkatan IPS tersebut, Pemprov Kalsel diharapkan semakin memperkuat ekosistem statistik sektoral sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.(rls)
