![]() |
| KOMPAK: Foto bersama peserta kegiatan penyusunan dokumen RPKB 2026 - Foto Dok BPBD Balangan |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - BPBD Kabupaten Balangan mulai menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) 2026 sebagai pedoman koordinasi dan penanganan saat terjadi bencana di daerah tersebut.
Penyusunan dokumen itu dibahas melalui konsultasi publik yang digelar Senin (16/11/2026). Kegiatan dibuka Kepala Pelaksana BPBD Balangan H. Rahmi, didampingi Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumaidil Hairi.
Konsultasi publik tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta sejumlah instansi yang berhubungan dengan penanganan bencana. Tim tenaga ahli dan narasumber dari SMART ID Malang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Rahmi menjelaskan, RPKB memuat rencana penanganan ketika terjadi keadaan darurat bencana. Dokumen tersebut mengatur pembagian tugas, pengerahan personel dan logistik, jalur evakuasi, serta koordinasi antarinstansi.
Perencanaan itu mencakup sejumlah potensi bencana di Balangan, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin puting beliung.
"Dengan adanya Dokumen RPKB yang tersusun dengan baik, penanganan darurat bencana di Balangan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri antar instansi," ujarnya.
Melalui konsultasi publik, BPBD Balangan membuka kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik. Masukan tersebut diharapkan membuat dokumen yang disusun sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.
Rahmi mengatakan, penyusunan RPKB menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana, termasuk melalui perencanaan sebelum bencana terjadi.(sri)
