 |
EVAKUASI: Petugas BPNB mengevakuasi seorang lanjut usia (lansia) dari rumahnya yang terendam banjir, beberapa waktu lalu. Foto: Dok. BNPB |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Namun, awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20-30 hari dibandingkan kondisi normal. Sementara itu, puncak musim hujan diprakirakan berlangsung selama tiga bulan, yakni Desember 2026 hingga Februari 2027, dengan sifat hujan secara umum berada pada kategori normal.
“Artinya, hujan yang jatuh itu sama dengan rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek sehingga memerlukan antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi basah, yaitu banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem,” kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta Senin (9/11/2026).
Untuk mendukung kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, BMKG menyediakan informasi peringatan dini berbagai potensi bahaya melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup potensi curah hujan ekstrem, siklon tropis, banjir rob, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
Khusus informasi curah hujan, BMKG menyediakan peringatan dini nowcasting (jangka pendek) tingkat kecamatan di wilayah Indonesia untuk tiga hingga enam jam ke depan. Informasi ini menunjukkan wilayah dengan status waspada, siaga, hingga awas. Selain itu, tersedia prakiraan harian hingga tujuh hari ke depan, prakiraan dasarian hingga sepuluh hari ke depan, serta informasi bulanan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Informasi tersebut menjadi dasar koordinasi BMKG bersama BNPB dalam mengidentifikasi wilayah dan waktu yang berpotensi mengalami hujan ekstrem, banjir, maupun tanah longsor. Dengan demikian, langkah antisipasi dapat disiapkan secara lebih terarah sesuai kondisi dan tingkat ancaman di setiap wilayah.
“Informasi tersebut akan diterjemahkan. Saat ini tim kami mengidentifikasi di kecamatan mana terjadi curah hujan ekstrem, kemudian banjir dan longsor akan terjadi di mana dan kapan. Ini untuk selanjutnya dapat kita lakukan antisipasi,” jelas Faisal.
Selain penyediaan informasi meteorologi, mitigasi bencana hidrometeorologi juga membutuhkan dukungan penataan wilayah, kesiapan infrastruktur, dan koordinasi lintas instansi. Dalam hal ini, BMKG turut mendukung upaya pengurangan risiko melalui pelaksanaan OMC bersama BNPB.
Faisal menjelaskan, pelaksanaan OMC dapat dilakukan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat. Dalam skema tersebut, BNPB menjadi pelaksana operasi dengan supervisi teknis dari BMKG. Pelaksanaan OMC menggunakan pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi atmosfer dan kebutuhan di wilayah sasaran, terutama untuk mengurangi risiko hujan ekstrem di kawasan rawan bencana.
Lebih lanjut, Faisal menjelaskan BMKG juga terus memantau potensi siklon tropis menjelang akhir 2026 hingga awal 2027. Menurutnya, pada akhir tahun ini potensi siklon tropis diprakirakan lebih didominasi dari belahan bumi utara. Sementara itu, pada awal 2027, aktivitas siklon tropis diprakirakan lebih didominasi dari belahan bumi selatan atau wilayah di selatan garis khatulistiwa.
“Walaupun Indonesia secara teoritis bukan negara yang mengalami siklon tropis sehebat di Jepang, misalnya, atau di Filipina, tetapi dengan adanya perubahan iklim, kejadian-kejadian ekstrem ini tetap harus kita antisipasi. Kita semua akan berupaya untuk mengendalikan dan juga mengantisipasi dampaknya agar seminimal mungkin dialami oleh masyarakat luas,” ungkap Faisal.
Ia menambahkan, BMKG terus memberikan dukungan informasi meteorologi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRRP) di tiga provinsi. Informasi tersebut juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai bahan koordinasi dalam menyiapkan langkah penanganan serta mengantisipasi risiko bencana selama periode musim hujan.
“Setiap hari, bahkan setiap jam, BMKG terus memberikan dukungan kepada Kemendagri sebagai ketua Satgas PRRP percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Informasi ini juga disampaikan kepada BNPB dan Kementerian PU agar kita semua dapat bersiap menghadapi masuknya musim hujan dengan kesiapsiagaan yang lebih baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk mengantisipasi potensi hujan ekstrem, termasuk melaksanakan OMC guna mengupayakan agar hujan turun di wilayah yang lebih aman, termasuk perairan, sehingga risiko bencana di kawasan rawan dapat dikurangi.
“Presiden juga telah memerintahkan Kepala BNPB, Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menyiagakan seluruh peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda, makanan siap saji, dan lain-lain, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari kondisi cuaca BMKG,” kata Tito.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, BMKG bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus menyiapkan langkah kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan 2026/2027. Ketersediaan informasi peringatan dini yang mudah diakses dan ditindaklanjuti diharapkan dapat membantu pemerintah serta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, mengurangi risiko bencana, dan melindungi keselamatan jiwa.(rls)