 |
| PROSESI WISUDA: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, S.E., M.AP., saat pemindahan kuncir toga dalam prosesi kelulusan/wisuda program Magister Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) Minggu (11/10/2026) Foto : Dok. Rilis |
BORNEOTREND.COM, KALTENG – Komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat terus dibuktikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran, S.E., M.AP.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalteng ini secara resmi menyandang gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) setelah menyelesaikan pendidikan jenjang S2 di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) Minggu (11/10/2026).
Melalui sidang tesisnya, Tomy menyusun karya ilmiah berjudul "Penyebarluasan Perda dan Fungsi Representasi DPRD Perspektif Administrasi Publik".
Penelitian ini menyoroti bagaimana optimalisasi peran legislatif, khususnya dalam penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaan fungsi representasi rakyat, dapat memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam membangun Kalimantan Tengah.
Tomy menjelaskan bahwa arah utama dari penelitian yang ia lakukan adalah untuk menghadirkan gagasan serta solusi konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, hubungan kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah harus didasari pada fungsi pengawasan yang saling mendukung demi kepentingan publik.
"Prinsip dasarnya adalah untuk mencarikan solusi di dalam pemerintahan. Bukan berarti pemerintah daerah selama ini tidak melaksanakan tugasnya maupun tidak bekerja dengan baik, tetapi melalui kajian akademis dan hasil proses riset ini, kita ingin memberikan masukan yang dapat makin meningkatkan kinerja pemerintah," ujar Tomy.
Bahkan, tim penguji menilai gagasan yang diangkat oleh Tomy memiliki cakupan yang strategis sehingga direkomendasikan untuk dikembangkan lebih lanjut ke tingkat nasional.
"Para penguji menyampaikan bahwa riset ini sangat potensial untuk ditindaklanjuti (follow up) dalam skala yang lebih luas atau skala nasional. Ini tentu menjadi catatan penting agar fungsi representasi dewan dan sosialisasi kebijakan daerah bisa terus diperkuat," tambahnya. (Tri)