 |
| RAMAI: Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby bersama sejumlah kepala daerah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 - Foto Dok Diskominfo Banjarbaru |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengembangkan usahanya.
Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Rakornas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama unsur pemerintah terkait itu membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan formal.
Lisa mengatakan, keikutsertaan Banjarbaru dalam forum tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari kebijakan dan program yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
“Keikutsertaan kami dalam Rakornas ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan mempelajari berbagai kebijakan serta program perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Banjarbaru. Harapannya, akses pembiayaan semakin terbuka, literasi keuangan meningkat, dan semakin banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya,” ujarnya.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Pembentukan dewan itu diarahkan untuk memperkuat kebijakan keuangan yang tidak hanya berfokus pada akses layanan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Presiden juga menyerahkan secara simbolis kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur untuk periode Agustus–Oktober 2026. Pembiayaan tersebut menyasar berbagai kelompok usaha produktif, termasuk UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya.
Rakornas turut menyoroti keberadaan 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang disebut telah mencakup seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Tim tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan dan pembiayaan keuangan.
Bagi Banjarbaru, koordinasi dengan OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah terkait menjadi bagian penting dalam mendorong akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
Selain pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga diperlukan agar masyarakat dapat memahami layanan keuangan formal dan memanfaatkannya secara tepat.
Pemko Banjarbaru berharap perluasan akses keuangan dapat membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan masyarakat sejalan dengan visi Banjarbaru EMAS, yakni Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. (ptr)