 |
ATASI ANTREAN: Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengatasi antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, Jumat (16/10/2026). Foto: DPR RI |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Antrean panjang pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon mendesak persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PT Pertamina (Persero), mengingat ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sekaligus faktor penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional.
Dony menegaskan bahwa antrean panjang kendaraan di SPBU tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis distribusi semata. Kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga efektivitas pengawasan distribusi BBM di tingkat daerah.
"Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau justru lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret," tegas Dony dilansir dari dpr.go.id, Kamis (15/10/2026).
Dony meminta Pertamina Patra Niaga bersama BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk segera melakukan evaluasi terhadap kondisi pasokan dan distribusi BBM, termasuk mengidentifikasi SPBU yang mengalami gangguan pelayanan, memeriksa kecukupan stok di terminal BBM, serta memastikan jadwal pengiriman dapat memenuhi kebutuhan masing-masing wilayah.
Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya membedakan antara ketersediaan stok BBM secara nasional maupun regional dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di tingkat SPBU. Menurutnya, pernyataan bahwa stok dalam kondisi aman harus dapat dibuktikan melalui kelancaran distribusi dan kemudahan masyarakat memperoleh BBM.
"Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang," kata Dony.(rls)