 |
| DISKUSI: Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Selamat Riyanto saat menerima audiensi jajaran manajemen Bank Kalsel Cabang Marabahan, selasa (15/9/2026) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Batola - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) bersama Bank Kalsel Cabang Marabahan memperkuat sinergi dalam pengembangan layanan keuangan dan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui audiensi yang digelar, selasa (15/9/2026) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Batola.
Audiensi tersebut diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Selamat Riyanto, didampingi jajaran terkait. Sementara Bank Kalsel Cabang Marabahan hadir untuk memaparkan sejumlah program strategis yang mendukung transformasi digital Pemerintahan.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan itu ialah mekanisme pembayaran rekening Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah diperbarui oleh Bank Kalsel guna memberikan kemudahan transaksi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain layanan pembayaran PDAM, Bank Kalsel juga memperkenalkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen transaksi non-tunai yang dirancang untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Penerapan KKPD dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperluas digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan perangkat daerah serta memperkuat sistem pengendalian pengelolaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak turut membahas kesiapan penerapan Sistem Administrasi Keuangan Desa sebagai bagian dari digitalisasi pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala.
Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta memudahkan pelaporan keuangan secara lebih terintegrasi.
Melalui audiensi ini, Pemkab Batola dan Bank Kalsel menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan keuangan yang inovatif guna mendukung percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
Sumber: Nett