 |
| KOORDINASI: Suasana Rapat Koordinasi Industrialisasi Pengolahan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mulai mendorong perubahan besar dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi dipandang sekadar limbah yang harus berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi diarahkan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Industrialisasi Pengolahan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular yang digelar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut di Aula Pencerahan Bapperida dan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (5/8/2026).
Rapat dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Masturi, S.STP., yang mewakili Bupati Tanah Laut. Forum tersebut turut diikuti Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, sejumlah SKPD, perusahaan swasta, BUMDes, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutan tertulis Bupati Tanah Laut yang dibacakan Masturi, pemerintah daerah menilai persoalan sampah telah berkembang menjadi isu strategis yang tidak hanya menyangkut kebersihan lingkungan.
Sampah juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, perubahan iklim hingga peluang pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, Pemkab Tanah Laut mendorong perubahan cara pandang terhadap sampah. Material yang selama ini dianggap tidak berguna harus mulai dikelola agar kembali memiliki manfaat dan nilai ekonomi.
Konsep ekonomi sirkular menjadi salah satu pendekatan yang didorong untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Prinsip reduce, reuse, dan recycle diperkuat dengan pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai.
Pemkab Tanah Laut juga menilai pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Sistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir membutuhkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga lembaga ekonomi desa.
Sejumlah strategi mulai diarahkan, mulai dari penguatan kelembagaan, penyediaan skema pembiayaan alternatif, pengembangan rantai pasok hingga membangun kemitraan dengan offtaker yang dapat menyerap hasil pengolahan sampah.
Jika skema tersebut berjalan, sampah tidak hanya berkurang dari lingkungan dan TPA, tetapi juga berpotensi menjadi sumber aktivitas ekonomi baru.
Pemkab Tanah Laut berharap ekonomi sirkular dapat membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, DPRKPLH Tanah Laut mendorong agar berbagai skema yang telah dibahas segera masuk tahap implementasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, produktif dan berkelanjutan.
Penulis: Shinta