 |
| FOTO BERSAMA: Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, menghadiri rapat teknis penyusunan Program Kerja TPAKD Tahun 2027 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTENG - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Berinto, mendorong agar Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2027 disusun lebih konkret dan mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Berinto saat menghadiri rapat teknis penyusunan Program Kerja TPAKD Tahun 2027 di Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Kuala Kapuas, Selasa (11/8/2026).
Berinto menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah dalam menyusun program perluasan akses keuangan masyarakat.
Menurutnya, program TPAKD perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sektor usaha produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
“Kita tentu mengapresiasi rapat ini. Harapannya, program TPAKD benar-benar membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan membantu pelaku usaha berkembang,” kata Berinto.
Rapat tersebut membahas Program Kerja TPAKD Wilayah Tengah Tahun 2027 serta rencana Program Kerja TPAKD Kabupaten Kapuas Tahun 2027.
Rapat dipimpin Wakil Bupati Kapuas Dodo dan dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, perwakilan OJK Kalteng, sejumlah kepala perangkat daerah serta pihak terkait lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, perwakilan OJK Kalteng menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas berpeluang dijagokan dalam penilaian TPAKD tingkat Kalimantan.
Penilaian tersebut mencakup sekitar 61 TPAKD dari lima provinsi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendorong pengembangan ekonomi dan inklusi keuangan dinilai menjadi salah satu modal untuk bersaing.
Namun, Berinto menilai peluang tersebut sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi penghargaan atau penilaian. Yang lebih penting, program yang disusun mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar setiap program TPAKD 2027 memiliki sasaran dan indikator yang jelas serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Wakil Bupati Kapuas Dodo juga menekankan pentingnya menyusun program yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Program yang kita susun harus konkret dan bisa dirasakan manfaatnya,” ujar Dodo.
Berinto berharap sinergi antara pemerintah daerah, OJK, DPRD dan pihak terkait lainnya dapat terus diperkuat. Dengan demikian, program TPAKD tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membantu UMKM dan sektor usaha produktif mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.
Penulis: Fery