 |
PENGHARGAAN: Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby memperlihatkan penghargaan yang berhasil diraih – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI berhasil diraih sekaligus, masing-masing melalui Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan predikat Kategori Istimewa dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026, dengan menempatkan Banjarbaru di Peringkat II berpredikat Sangat Baik (AA) dengan nilai 91.
Penghargaan tersebut diserahkan saat Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengikuti Apel Pagi Peringatan Hari Pengayoman dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Kantor Kementerian Hukum RI Wilayah Kalimantan Selatan, Rabu (19/8/2026).
Dua capaian tersebut bukan sekadar deretan penghargaan, tetapi menjadi cerminan dari komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan landasan hukum yang kuat, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby menyampaikan, bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen penuh dan aktif berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga capaian ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi di masa yang akan datang,” ungkapnya.
Predikat Istimewa pada IRH menjadi penanda kuat atas keberhasilan Banjarbaru dalam mendorong pembenahan sistem hukum di lingkungan pemerintahan.
Sementara itu, capaian Peringkat II JDIH dengan nilai 91 menunjukkan konsistensi dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum agar semakin tertata dan mudah diakses.
Penguatan JDIH juga memiliki peran strategis dalam menghadirkan informasi hukum yang akurat dan terbuka. Dengan pengelolaan yang baik, masyarakat maupun aparatur pemerintahan dapat memperoleh akses terhadap berbagai produk hukum secara lebih mudah, cepat, dan terpercaya.
Capaian ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembangunan di Banjarbaru tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat.
Dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI tersebut semakin mempertegas arah Banjarbaru dalam membangun pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyrakat.
Banjarbaru terus bergerak, memperkuat hukum, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan pemerintahan untuk Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil dan Sejahtera.
Penulis: P. Silitonga