 |
RAPAT: Komisi I DPRD Kalsel menggelar rapat kerja dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dirham Zain menekankan agar penyusunan anggaran program kegiatan Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan skala prioritas.
“Bahwa kami sampaikan penyusunan anggaran itu harus sesuai dengan hal hal yang bersifat prioritas. Harus ada kepatuhan terhadap aturan. Tidak boleh apa namanya sembarangan gitu,” ujar Dirham ditemui usai rapat kerja dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di ruang rapat Komisi I Gedung DPRD Kalsel Lt. IV, Banjarmasin, Jumat (10/7/2026).
Dirham menambahkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat penyusunan anggaran, antara lain, satu, perencanaan harus matang.
Kedua, kalau ada lelang, jangan sampai pelaksanaannya tertunda. Kemudian, SDM nya harus kompeten dan terakhir, jangan sampai proyek yang dianggarkan mangkrak atau terhenti ditengah jalan.
“Saya tekankan kepada Karo Umum, bahwa penyusunan anggaran untuk tahun 2027 harus mempertimbangkan skala prioritas dengan melandaskan diri pada pemikiran yang logis dan sesuai kemampuan. Jangan sampai kita menyusun sebuah anggaran yang tidak prioritas dimasukkan di dalam,” tegasnya.
Selanjutnya, menyikapi anggaran Biro Umum yang dikabarkan berkurang drastis dari Rp 55 miliar di tahun 2026, menjadi Rp 12 miliar di tahun 2027. Politisi Partai PKB ini berharap Biro Umum bisa melakukan evaluasi terhadap program kegiatan sebelumnya, seperti perbaikan asrama mahasiswa di Jawa Timur dan pengadaan mobil dinas baru untuk mengganti mobil lama semua Komisi DPRD Kalsel.
“Terkait dengan asrama mahasiswa di Jawa Timur itu kan tidak dimasukkan. Kemudian mengenai mobil komisi 1 2 3 4 kita minta dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya. Karena kalau saya lihat mobil itu kan sudah tidak layak pakai ya. Jadi kalau memang itu ada anggaran bisa dianggarkan,” terangnya.
Terakhir, Dirham mengingatkan agar program kegiatan yang disusun pemerintah daerah harus bertujuan membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya.
“Apa yang kami katakan tadi bahwa harus menyusun anggaran itu sesuai dengan skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang urgensi. Dan dengan landasan berpikir rasional dan sesuai kemampuan. Jadi kita harus ada kepatuhan juga terhadap aturan. Jangan sampai kita menyusun sebuah anggaran. Kita tidak punya kemampuan dan tidak masuk akal kan gitu kan,” pungkasnya.
Sumber: DPRD Kalsel
