 |
| RAMAI: Suasana Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dengan menghadiri Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Direktif Presiden Batch III Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Maya, Banjarbaru, Kamis (11/6/2026), Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR diwakili Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar.
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memantau dan mengevaluasi implementasi program prioritas Presiden di berbagai daerah.
Kegiatan dibuka Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhan Noor Yaumil, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo, kepala daerah, sekretaris daerah, serta jajaran perangkat daerah dari berbagai kabupaten dan kota.
Program yang menjadi fokus evaluasi merupakan bagian dari Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2025–2029. Cakupannya meliputi berbagai sektor strategis, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program-program prioritas nasional dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut bertujuan mengukur tingkat pelaksanaan program direktif Presiden di daerah sekaligus menghimpun berbagai masukan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen daerah dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional. Melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, berbagai kebijakan prioritas diharapkan dapat diterapkan secara optimal dan tepat sasaran.
Pemkot Banjarmasin juga berharap hasil rakor dapat memperkuat sinkronisasi antara program pembangunan daerah dan agenda pembangunan nasional guna mendorong kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di Kota Banjarmasin.
Penulis: Realita Nugraha
