 |
HADIRI ACARA: Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais mewakili Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif menghadiri acara Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Jawa Timur – Foto MC Tanah Bumbu |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas penyusunan kebijakan daerah saat menghadiri Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Grand Ballroom Novotel Samator Surabaya, Jawa Timur, belum lama tadi.
Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi turut dihadiri Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais,
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, menyampaikan bahwa kehadiran Tanah Bumbu dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas perencanaan kebijakan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan agar lebih berbasis data, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran kami hari ini adalah bentuk keseriusan daerah dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa hasil pengukuran IKK nasional menjadi referensi penting bagi daerah untuk terus memperbaiki proses penyusunan kebijakan, khususnya dalam integrasi data, sinergi antar-perangkat daerah, serta peningkatan kualitas analisis kebijakan.
“Tanah Bumbu ingin memastikan setiap program disusun melalui proses yang matang agar pelayanan publik semakin baik, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam peningkatan kompetensi aparatur serta penyelarasan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional.
Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen penilaian yang dikembangkan LAN untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan publik disusun dan dirancang secara tepat, berbasis bukti, melibatkan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan jangka panjang.
Sumber: MC Tanah Bumbu